Persepsinews.com, Samarinda – Masih jauh dari tingkat optimal, terutama dalam hal fasilitas dan jumlah pendidik Pendidikan Inklusi di Kalimantan Timur (Kaltim) perlu ditingkatkan demi mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus (ABK).
Hal ini disampaikan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Puji Setyowati, yang menyoroti pentingnya peningkatan layanan pada sekolah inklusi yang sudah ada sebagai langkah awal.
Puji sapaan akrabnya, menegaskan bahwa meskipun belum ada sekolah inklusi khusus, perluasan dan peningkatan kualitas sekolah inklusi yang ada saat ini harus menjadi prioritas.
“Jangan sampai sekolah inklusi dan reguler disamakan karena kebutuhannya jelas berbeda,” katanya.
Terkait dengan ide pembangunan sekolah inklusi khusus ini, legislatif perempuan Karang Paci itu, menyatakan bahwa perlu dilakukan kajian yang mendalam, yang tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar.
“Meskipun anggaran tersedia, proses pembangunan sekolah membutuhkan minimal satu hingga dua tahun, sementara anak-anak perlu tetap melanjutkan pendidikan,” ungkap Puji.
Untuk itu, Puji menginformasikan, dalam upayanya meningkatkan kualitas pendidikan disabilitas, bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Universitas Mulawarman mengenai pengadaan jurusan khusus untuk pendidikan disabilitas.
Namun, hal ini masih dalam tahap pengkajian yang melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk jumlah peminat yang memadai.
“Untuk sementara ini, ada usulan untuk dimasukkan dalam bidang studi tersendiri di Unmul, sambil kita juga mencari tenaga dari luar, termasuk terapis,” ungkapnya
Sebab, kata Puji, bahwa pendidikan disabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, dan mengimbau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk lebih memperhatikan sektor ini.
Legislator dari dapil Kota Samarinda itu juga mengungkapkan, pihaknya akan berencana untuk segera melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah inklusif di Kaltim guna memahami kebutuhan mereka lebih lanjut.
“Insyaa allah, dalam waktu dekat kami akan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah inklusi yang ada di Kaltim. Kita akan melihat apa saja yang dibutuhkan, sehingga saat rapat dengar pendapat (RDP) kita juga punya bahan untuk mengecek kembali,” pungkasnya. (Rah/ Adv DPRD Kaltim)
