Persepsinews, Samarinda – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur (Kesbangpol Kaltim) Sufian Agus mengatakan, upaya peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu serentak 2024 di Kaltim terus dilakukan.
Hal itu diwujudkan melalui sosialisasi kepada pemilih, terutama kaum milenial dan gen Z sebagai generasi baru pemilih, melakukan peningkatan bantuan keuangan partai politik hingga kolaborasi lintas sektor.
Agus menyebut, stimulus keuangan kepada partai politik (parpol) itu dilakukan dengan tujuan memacu partisipasi pemilih pada Pemilu 2024, dengan total bantuan senilai Rp8,1 miliar. Jumlah bantuan itu dibagi sesuai suara sah yang diperoleh masing-masing parpol.
Ia menjelaskan, bantuan keuangan parpol pada 2023 naik dari Rp1.200 per suara sah menjadi Rp5.000 per suara, atau ada kenaikan mencapai 400 persen.
Bantuan keuangan itu, diharapkan mendorong parpol semakin berupaya menarik antusias pemilih, khususnya generasi muda.
Berdasarkan hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS), sebesar 60 persen pemilih pada Pemilu 2024 merupakan kaum milenial dan generasi Z, dengan proporsi pemilih muda berusia 17-39 tahun.
Untuk menyasar tingkat partisipasi pemilih pada kaum milenial dan generasi Z, Kesbangpol Kaltim sering mengadakan kegiatan sosialisasi pemilu kepada siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan juga ke kampus-kampus.
Dalam program Pemilu Masuk Kampus, Kesbangpol Kaltim bisa memberikan pemahaman kepada generasi muda untuk sadar berpartisipasi pada Pemilu 2024, karena masa depan bangsa dan daerah di tangan mereka.
“Untuk di Kaltim yang terendah memang di Kukar sama di Balikpapan bukan di Mahulu, karna partisipasinya untuk pilkada yang rendah, kita mentargetkan sesuai target nasional yaitu 79 persen tahun 2024,” tutur Agus.
Selain sosialisasi partisipasi politik ke kampus-kampus, Kesbangpol Kaltim juga mengintegrasikan program dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, salah satunya kerja sama dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) dan KPU.
Ia juga menyebut sejumlah faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilu di Kaltim minim. Faktor-faktor itu seperti minat pemuda terhadap politik sangat rendah, kemudian sikap apatis masyarakat karena calon yang dipilih tidak berkomitmen dengan konstituen, serta di beberapa daerah minim kontestasi peserta Pemilu.
Terkait kontestasi peserta Pilkada, dia merujuk pada Pilkada di Balikpapan dan Kutai Kartanegara.
“Dua daerah itu hanya mengusung calon tunggal sehingga minat warga datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menurun,” tandasnya. (Ozn)
