Persepsinews.com, Jakarta – Serikat Petani Indonesia (SPI) mengungkapkan bahwa program distribusi pupuk subsidi yang diimplementasikan oleh pemerintah tak memberikan dampak langsung kepada para petani. Ketua Departemen Polhukam DPP SPI, Angga Hermanda, menyampaikan keluhan ini di depan Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Jakarta, pada Jumat (19/1/2024).
Menurut Angga, kendala terbesar terletak pada birokrasi dan administrasi yang menyulitkan para petani. Dalam aksinya, puluhan petani dari Indramayu dan Banten yang tergabung dalam SPI menolak keras impor beras, terutama dalam kondisi panen saat ini.
“Itu tidak langsung dirasakan. Selama ini kan masalahnya itu di birokrasi dan administrasi ya. Kita itu mau tebus pupuk harus dicek, ada atau engga lahannya, kita nggak bisa semena-mena dapat pupuk, karena syaratnya harus punya tanah,” jelas Angga.
Angga menyoroti bahwa banyak petani yang tergabung dalam SPI tidak memiliki tanah sendiri. Persyaratan memiliki tanah menjadi kendala, dan meskipun persyaratan KTP disebut-sebut sebagai alternatif, pada kenyataannya, petani masih diharuskan memiliki lahan pertanian sendiri untuk mendapatkan subsidi pupuk.
“Syarat KTP belum dirasakan petani. Adapun kalau bisa pakai KTP, itu yang sudah terdaftar, yang sudah masuk RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) tani,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berupaya mempermudah akses petani terhadap pupuk subsidi guna mendukung percepatan tanam. Namun, kendala birokrasi dan administrasi masih menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh para petani, terutama mereka yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri. (Red)
