Persepsinews.com, Jakarta – Kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara China oleh oknum petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta kembali menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Isu ini mencuat setelah Kedutaan Besar (Kedubes) China melaporkan bahwa warganya mengalami pemerasan selama tahun 2024 hingga Januari 2025.
Menanggapi laporan tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) langsung mengambil langkah tegas dengan menarik dan mengganti seluruh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Langkah ini diambil guna menjaga integritas layanan keimigrasian serta menghindari dugaan penyalahgunaan wewenang yang berulang di lingkungan bandara.
Imipas Tegaskan Tidak Terkait Video Viral
Menteri Imipas, Agus Andrianto, menegaskan bahwa kebijakan pergantian petugas ini tidak terkait dengan video dugaan pungutan liar (pungli) terhadap WNA China yang sebelumnya beredar luas di platform TikTok dan X (Twitter).
“Video yang beredar itu hoaks, ini adalah kasus berbeda. Kami menerima data dari Kedubes China yang berbeda dengan video tersebut. Begitu data kami terima, kami langsung tarik semua petugas yang namanya ada di dalam laporan tersebut,” kata Agus pada Minggu (2/2).
Komitmen Pemerintah dalam Reformasi Layanan Keimigrasian
Kementerian Imipas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pelayanan imigrasi, terutama di bandara internasional yang menjadi pintu gerbang utama Indonesia.
Selain menarik dan mengganti seluruh petugas, pihak Imipas juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja dan prosedur pemeriksaan keimigrasian guna memastikan tidak ada lagi praktik pungli yang merugikan wisatawan maupun tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyimpangan oknum petugas imigrasi di bandara. Pemerintah berharap reformasi layanan ini dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem keimigrasian Indonesia.
“Kami ingin memastikan bahwa semua layanan keimigrasian berjalan dengan transparan dan profesional, tanpa adanya penyalahgunaan wewenang,” tegas Agus. (Red)
