Persepsinews.com, Samarinda – Meski menghadapi tantangan berat akibat pemangkasan anggaran hampir setengahnya, Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tetap berkomitmen mendorong pengembangan sektor desa wisata.
Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan bahwa upaya ini menjadi bagian dari strategi besar menjadikan Kaltim sebagai destinasi wisata unggulan nasional, sekaligus memperkuat basis ekonomi kreatif yang tumbuh dari desa.
Ririn menjelaskan bahwa tahun ini Dispar Kaltim harus menyesuaikan diri dengan kondisi anggaran yang berkurang drastis, dari sebelumnya hampir Rp80 miliar menjadi Rp34 miliar. Meski demikian, ia menegaskan semangat membangun desa wisata tetap membara.
“Kita tidak boleh terjebak pada angka. Yang penting adalah bagaimana dengan sumber daya yang ada, kita tetap bisa menghasilkan output maksimal lewat strategi yang tepat dan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya, belum lama ini.
Sebagai langkah konkret, Dispar Kaltim menargetkan penerbitan Peraturan Gubernur (Perkada) tentang Peternakan dan Pengembangan Desa Wisata sebelum akhir April 2025. Saat ini, proses harmonisasi regulasi tersebut tengah berlangsung, melibatkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam tahap awal pengembangan, dari total 122 desa wisata yang tercatat, setelah dilakukan verifikasi ketat, Dispar menetapkan 111 desa yang layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Penyaringan ini dilakukan guna memastikan data yang akurat, mengingat sebelumnya terdapat sejumlah entri ganda.
“Data 111 desa ini sudah final. Kami ingin pembangunan berbasis data yang valid, agar program intervensi tepat sasaran,” kata Ririn.
Untuk mempercepat pengembangan desa wisata, Dispar Kaltim juga menggandeng berbagai pihak mulai dari badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) lain seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Diskominfo, dan Dinas Koperasi.
Fokus pembangunan diarahkan pada tiga aspek utama, yakni perbaikan infrastruktur dasar, penyediaan amenitas pariwisata, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.
Menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran, sejumlah inovasi diterapkan. Kegiatan sosialisasi yang sebelumnya digelar di hotel kini dialihkan ke pertemuan daring melalui Zoom. Dispar juga memaksimalkan pemanfaatan fasilitas internal seperti Creative Hub dan auditorium untuk berbagai kegiatan pendukung.
“Kegiatan lapangan tetap kita jalankan, hanya formatnya lebih sederhana dan efektif. Misalnya, peserta dari wilayah Samarinda bisa langsung datang ke lokasi kegiatan tanpa perlu biaya transportasi tambahan,” jelasnya.
Tidak hanya mengandalkan perangkat daerah, Dispar Kaltim juga membuka ruang lebih luas bagi komunitas kreatif dan berbagai subsektor ekonomi kreatif untuk terlibat aktif dalam menggali dan mengangkat potensi desa wisata. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih dinamis, inovatif, dan berbasis komunitas.
Sebagai langkah awal, Dispar Kaltim dalam waktu dekat akan menggelar serangkaian sosialisasi dan penguatan kapasitas terhadap 111 desa wisata yang telah ditetapkan. Ini menjadi fondasi penting agar Kaltim bisa semakin kompetitif dalam peta pariwisata nasional.
“Ini soal membangun masa depan desa-desa kita lewat pariwisata dan ekonomi kreatif. Tantangan anggaran tidak boleh melemahkan tekad kita. Justru di saat seperti inilah kita harus menunjukkan kreativitas dan kolaborasi terbaik,” pungkas Ririn Sari Dewi. (Ehd)
