Persepsinews.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing di Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan dalam pidato Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa untuk merealisasikan tujuan tersebut, ia akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan bekerja untuk mencari cara terbaik menghapuskan sistem outsourcing.
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mempelajari bagaimana caranya kita, secepatnya, bisa menghapus outsourcing,” ujar Prabowo, sembari menekankan bahwa perubahan ini tidak akan dilakukan terburu-buru.
Ia juga menambahkan bahwa keputusan ini harus memperhatikan kepentingan para investor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo setuju dengan usulan para pemimpin serikat buruh untuk mempertemukan pengusaha dan pekerja di Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut, Presiden berencana menyampaikan pesan kepada pengusaha agar lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja.
“Pengusaha tidak boleh hanya mementingkan kekayaan sendiri tanpa mengajak pekerja untuk hidup sejahtera,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya telah mengalokasikan lebih dari Rp 500 triliun untuk membantu rakyat miskin melalui berbagai program bantuan sosial.
“Kami terus berjuang untuk memberi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan subsidi bagi rakyat,” tambahnya.
Namun, Presiden juga mengingatkan agar bantuan tersebut hanya diterima oleh mereka yang berhak.
“Jangan sampai mereka yang tidak memerlukan justru mendapat bantuan,” kata Prabowo.
Dalam peringatan Hari Buruh tersebut, hanya tiga serikat buruh yang hadir mendukung pernyataan Presiden, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Sebagai bentuk protes, serikat buruh dan aliansi masyarakat sipil lainnya menggelar aksi di depan Gedung DPR RI. (Red)
