Persepsinews.com, Sangatta – Rencana pembangunan flyover di simpang Muara Rapak, Balikpapan, terus menjadi sorotan utama DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai upaya strategis untuk mengatasi masalah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di kawasan tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, mengungkapkan target untuk menyelesaikan proses pembebasan lahan bagi proyek flyover ini pada tahun 2025, agar pembangunan fisik dapat dimulai pada 2026.
Ia menekankan pentingnya pembebasan lahan sebagai langkah awal yang krusial untuk kelancaran proyek ini.
“Kunci utama dari proyek ini adalah pembebasan lahan terlebih dahulu. Kami, bersama Ketua DPRD Kaltim, sedang mengupayakan agar proses penetapan lokasi (Penlok) dapat segera diselesaikan,” jelas Abdulloh.
Ia menambahkan, anggaran dalam APBD Murni 2025 akan dialokasikan untuk mendukung proses Penlok, sementara anggaran pembayaran lahan diharapkan sudah tersedia dalam APBD Perubahan.
“Tanpa pembebasan lahan, kami tidak bisa memulai pekerjaan fisik,” terangnya.
Abdulloh juga menyampaikan bahwa proyek flyover Muara Rapak bukan satu-satunya inisiatif infrastruktur yang sedang dipersiapkan oleh DPRD Kaltim.
Proyek besar lainnya, seperti pembangunan coastal road, pelebaran jalan Sepinggan-Manggar, dan pembangunan jembatan Kampung Baru-Kariangau, juga tengah dalam perencanaan.
Namun, ia menegaskan bahwa proyek flyover Muara Rapak adalah yang paling progresif saat ini. Penting untuk dicatat bahwa proyek ini berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Kami bersama Pemprov Kaltim akan terus berkoordinasi untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan pembangunan proyek strategis ini,” tegas Abdulloh.
“Dengan adanya flyover, kami berharap dapat mengurangi kemacetan dan mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas, sehingga masyarakat Balikpapan dapat menikmati perjalanan yang lebih lancar dan aman,” tukasnya.
Akhir kata, DPRD Kaltim berkomitmen untuk mendukung setiap langkah yang diperlukan demi terwujudnya proyek flyover Muara Rapak ini dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat langsung dari infrastruktur yang lebih baik. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
