Persepsinews.com, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vanandza, menilai penertiban lapak Pasar Subuh yang dilakukan pada 9 Mei lalu tidak proporsional. Ia mempertanyakan alasan di balik pengerahan besar-besaran Satpol PP, kepolisian, dan TNI hanya untuk menghadapi delapan pedagang yang tersisa.
“Dari 64 pedagang, katanya 56 atau 58 sudah pindah. Tinggal 8 pedagang saja, didatangkan petugas sebanyak itu. Menurut saya, persuasif kenapa sih? tidak perlu ada ribut-ribut,” ujar Vananzda.
Vananzda mengatakan, sehari sebelum penertiban, ia mendapatkan informasi dan langsung datang ke lokasi pada pagi hari pembongkaran untuk mencegah agar kalau bisa ditunda.
“Saya sudah minta waktu di sana, saya belum bicara sudah diterobos, sudah masuk. Coba saja kemarin bisa diajak berdialog, sabarlah sebentar dulu, saya sudah nyampaikan, ditunda sehari, sebulan, setahun, tidak ada masalah dan tidak merugikan negara karena itu milik pribadi,” jelasnya.
Ia menilai komunikasi yang dibangun pemerintah kurang menyentuh persoalan secara mendalam. Padahal, menurutnya, para pedagang tidak menutup kemungkinan untuk pindah secara sukarela jika diajak bicara dengan pendekatan yang manusiawi.
“Harus ada komunikasi dari hati ke hati. Dikasih tahu semuanya, solusinya bagaimana, kendala-kendalanya apa. Mereka mau kok pindah sendiri,” tutupnya. (Sn/Adv DPRD Samarinda)
