Persepsinews.com, Sangatta – Dalam upaya memperkuat penegakan hukum dan melindungi kawasan Hutan Pendidikan dan Pelestarian/Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zuhri, menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya lainnya, termasuk kendaraan, untuk pengamanan yang lebih baik.
“Pengamanan yang lebih baik sangat penting untuk mencegah terulangnya perambahan dan pertambangan ilegal di kawasan ini,” ujar Sarkowi sapaan akrabnya.
Pihaknya juga mengusulkan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan fokus melakukan evaluasi terhadap praktik pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan di Kaltim.
Pansus diharapkan dapat mengidentifikasi dan menangani masalah yang berkaitan dengan operasi pertambangan ilegal, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
Sarkowi menyoroti keterbatasan pengawasan di KHDTK, di mana saat ini hanya terdapat tiga orang pengawas untuk mengawasi lahan seluas 300 hektare.
“Kami akan menyampaikan kebutuhan akan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kehutanan, untuk memastikan pengelolaan KHDTK lebih efektif,” jelasnya.
DPRD Kaltim juga berharap adanya partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat dan publik, untuk bersama-sama mengawal proses hukum ini hingga tuntas.
Untuk itu, Sarkowi menyampaikan, bahwa Komisi IV DPRD Kaltim, komitmen kolektif untuk menjaga KHDTK sebagai aset penting bagi pendidikan dan lingkungan di Kalimantan Timur.
Dengan dukungan yang kuat dan kerjasama yang solid, diharapkan kawasan KHDTK dapat terlindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi mendatang. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
