Persepsinews.com, Sangatta – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi, menanggapi serius lumpuhnya jalan H.M. Rifadin dan KM 28 Batuah yang berdampak pada mobilitas masyarakat.
Dalam pernyataannya, Akhmed Reza mengungkapkan langkah-langkah yang akan diambil untuk menanggulangi masalah ini dan memastikan kelancaran transportasi di wilayah tersebut.
“Atas putusnya jalan H.M. Rifadin dan KM 28 Batuah, saya telah meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Bidang Bina Marga untuk berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan. Kami juga meminta Dinas Bina Marga untuk menyiapkan alternatif solusi dan tindak lanjut ke depannya,” jelas Akhmed Reza.
Ia menjelaskan, dengan lumpuhnya kedua ruas jalan tersebut, arus kendaraan akan beralih ke ruas jalan provinsi yang ada, seperti jalur menuju Samarinda melalui jalan tol dan melintasi Muara Jawa, Samoja, serta Sanga-Sanga.
“Kita harus antisipasi jangan sampai terjadi hambatan, sehingga kendaraan yang melintas di ruas jalan provinsi tetap aman dan tidak mengalami kerusakan,” tambahnya.
Akhmed Reza juga mengingatkan Dinas Perhubungan agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan berat, terutama yang overloaded (odol), untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada infrastruktur jalan.
“Kami tidak ingin kondisi jalan provinsi memburuk akibat bertambahnya volume kendaraan,” tegasnya.
Menyusul dugaan aktivitas penambangan di kilometer 228 yang dinilai berkontribusi terhadap kerusakan jalan, Akhmed Reza menjelaskan bahwa setelah melakukan koordinasi langsung dengan kepala desa setempat, kajian geologi dari tim Universitas Mulawarman (Unmul) menyimpulkan bahwa kerusakan ini lebih disebabkan oleh faktor alam, bukan aktivitas penambangan.
“Jadi, kami akan membawa masalah ini kepada Komisi Tiga dan segera melakukan peninjauan ke lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan,” ujar Akhmed Reza.
Lebih lanjut, Akhmed Reza menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat, dengan menyampaikan kepada Komisi 5 DPR RI melalui Traksi Gerindra agar memberikan prioritas bagi Kaltim melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan BBPJN.
“Kami berharap agar perbaikan di kilometer 28 dapat segera dilakukan agar akses transportasi di Kaltim tidak terganggu,” tutupnya.
DPRD Provinsi Kaltim akan terus memantau perkembangan dalam penanganan situasi ini dan berkomitmen untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait infrastruktur yang aman dan berkelanjutan. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
