Persepsinews.com, Sangatta – Dalam menghadapi bencana alam yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Ananda Emira Moeis, menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat dalam gotong royong dan kolaborasi dengan pemerintah yang terus berupaya menyiapkan dana untuk penanggulangan bencana.
Hujan deras yang melanda beberapa wilayah di Kaltim bukan hanya menimbulkan banjir, namun juga berakibat pada terjadinya tanah longsor yang merugikan masyarakat.
“Kita harus menyadari bahwa dampak hujan deras ini sangat luas, tidak hanya sebatas pada banjir, tapi juga mengakibatkan kerugian material dan bahkan korban jiwa akibat longsor,” ujar Ananda sapaan akrabnya.
Ia menambahkan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kota (Pemkot) telah menyiapkan dana untuk dialokasikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Dana ini sangat penting untuk digunakan dalam penanggulangan bencana, sehingga respon cepat bisa dilakukan saat bencana terjadi.” imbuhnya.
Ananda juga menekankan bahwa kesiapan dan kesigapan masyarakat memberikan kontribusi yang besar dalam penanganan bencana.
“Masyarakat kita dikenal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, selalu siap untuk saling membantu satu sama lain. Kemarin, kami melihat langsung kejadian tanah longsor di sekitar kami, dan bagaimana warga sekitar bahu-membahu untuk melakukan tindakan darurat,” jelasnya.
Politikus perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa setiap tahun terdapat alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana.
“Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari berbagai musibah yang mungkin terjadi. Kami berharap alokasi ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan masyarakat juga sadar akan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi bencana,” tutup Ananda Emira.
Diakhir dirinya menyampaikan, dengan kolaborasi antar pemerintahdan masyarakat, diharapkan Provinsi Kalimantan Timur dapat menghadapi tantangan bencana alam dengan lebih baik dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
