Persepsinews.com, Sangatta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) telah meluncurkan program pendidikan gratis yang bertajuk “Gratispol”, yang mendapatkan sambutan positif dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim.
Program ini telah dikenalkan ke publik beberapa bulan belakangan. Dimana, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.
Namun Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, mengingatkan bahwa semangat euforia masyarakat terhadap program ini harus diimbangi dengan kejelasan teknis dan penguatan dasar hukum pelaksanaannya.
Nurhadi menekankan pentingnya penjelasan detail mengenai mekanisme pendaftaran, pembiayaan, dan sasaran penerima manfaat agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kaltim memahami siapa yang berhak mendapatkan manfaat dari program ini, agar tidak ada salah pengertian di kalangan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa dukungan dari sejumlah anggota dewan yang sebelumnya aktif sebagai juru kampanye pada masa pemilihan memerlukan objektivitas.
Nurhadi meminta kepada semua pihak untuk menjadikan program “Gratispol” sebagai langkah nyata yang berpihak pada masyarakat, bukan sebagai alat politik.
“Ketika masyarakat menagih janji, tentu yang pertama kali ditanya adalah kami, bukan langsung ke gubernur,” tegasnya, menunjukkan tanggung jawab legislatif dalam mengawasi pelaksanaan program ini.
Lebih lanjut, Nurhadi menyatakan bahwa komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyampaian informasi teknis pelaksanaan.
Menurutnya, masih ada kebingungan di masyarakat mengenai apakah program ini akan memberikan kuliah gratis bagi semua mahasiswa di Kaltim atau hanya bagi mereka yang kurang mampu.
“Pertanyaan di lapangan masih banyak. Apakah benar-benar gratis untuk semua mahasiswa di Kalimantan Timur, atau hanya untuk mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu? Ini belum jelas, bahkan bagi kami di DPRD,” jelas Nurhadi. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
