Persepsinews.com, Sangatta – Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak aktivitas tambang yang terjadi di wilayah Kaltim.
Dalam pernyataannya, Salehuddin menekankan perlunya pembenahan tata kelola wilayah tambang untuk mencegah terjadinya konflik sosial antara perusahaan tambang dan masyarakat setempat.
“Sejumlah kendaraan operasional perusahaan masih menggunakan jalan negara tanpa adanya pengawasan terkait tonase. Ini harus menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti,” jelas Salehuddin.
Sebagai solusi jangka pendek, Salehuddin menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang diusulkan oleh Gubernur Kaltim mengenai pembatasan waktu operasi truk tambang.
Namun, ia menegaskan bahwa larangan permanen untuk hauling di jalan umum tetap harus menjadi target akhir.
“Sistem malam bisa menjadi solusi sementara, tetapi tujuan kita tetap menuju nol hauling di jalan umum. Warga tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari aktivitas yang merugikan ini,” tuturnya.
Untuk itu, dirinya berharap agar semua pihak, termasuk perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat, segera beraksi untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama.
Salehuddin menekankan pentingnya penegakan hukum dan keadilan untuk memulihkan rasa percaya masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Kami Komisi I DPRD Kaltim akan terus memantau perkembangan ini dan mendorong dialog konstruktif antara semua stakeholder untuk mencapai solusi yang berkelanjutan guna menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang di Kaltim,” tutupnya. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
