Persepsinews.com, Sangatta – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) asal daerah pemilihan Kukar, Firnadi Ikhsan, beri perhatian serius terhadap isu kerusakan jalan yang tak kunjung tuntas di wilayah hulu Kutai Kartanegara (Kukar).
Firnadi sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa kondisi geografis yang menantang membuat proyek infrastruktur di kawasan ini memerlukan pendekatan konstruksi yang berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya.
“Sebagian besar wilayah hulu Kukar berada di sekitar sungai dan tanah basah. Jalan yang dibangun dengan timbunan tanah biasa cepat rusak, apalagi saat musim pasang,” katanya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kaltim itu, menekankan pentingnya menggunakan metode konstruksi yang sesuai, seperti pile slab, yang bukan hanya sekadar pilihan, tetapi kebutuhan utama untuk memastikan jalan dapat bertahan lebih lama dalam kondisi alam yang ekstrem.
Firnadi juga menyoroti salah satu titik krusial, yaitu jalan poros yang menghubungkan Desa Sebelimbingan di Kecamatan Kota Bangun dengan wilayah Kutai Barat.
Dimana, kata dia, jalur ini merupakan akses vital yang sering mengalami kerusakan atau bahkan terputus akibat banjir, menghambat mobilitas masyarakat dan perekonomian setempat.
“Hanya struktur jalan yang kokoh seperti pile slab atau jalan layang rendah yang bisa menjawab tantangan geografis tersebut,” tegasnya.
Di samping itu, Firnadi menyerukan perlunya penggunaan material yang tahan terhadap tekanan air dan kelembapan tinggi sebagai standar dalam pembangunan infrastruktur di kawasan ini.
“Memang anggarannya besar, namun dibandingkan biaya perbaikan rutin setiap tahun, ini jauh lebih efisien dalam jangka panjang. Kita harus melihatnya sebagai suatu investasi,” tambahnya.
Firnadi juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar level pemerintahan dalam percepatan pembangunan jalan di hulu Kukar.
Sebab, dirinya berpendapat bahwa pemerintah Kabupaten Kukar tidak bisa menangani beban pembangunan infrastruktur sendirian, mengingat keterbatasan anggaran yang ada.
“Harus ada sinergi antara daerah, provinsi, dan pemerintah pusat. Infrastruktur di pedalaman tidak bisa dibiarkan menunggu. Ini adalah soal konektivitas warga, ekonomi daerah, dan pemerataan pembangunan,” pungkasnya.
Dirinya berharap, dengan perhatian yang lebih besar dan kolaborasi yang baik, pembangunan infrastruktur di Hulu Kutai Kartanegara dapat terwujud, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi daerah.(Cn/Adv DPRD Kaltim)