Persepsinews.com, Sangatta – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menekankan pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tidak sekadar menjadi dokumen normatif, tetapi berfungsi sebagai pedoman kerja nyata dalam menghadirkan pembangunan ekonomi yang adil dan merata.
Sebab menurutnya, alokasi anggaran yang lebih besar dan terarah dalam RPJMD 2025-2029 diperlukan untuk mendukung pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penguatan kelembagaan, akses permodalan yang lebih murah, serta pendampingan digitalisasi yang menjangkau hingga ke desa-desa.
“Sudah saatnya UMKM naik kelas. Kita harus berhenti memandang UMKM sebagai pelengkap, melainkan sebagai penggerak utama ekonomi daerah,” ujar Firnadi.
Firnadi juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh banyak pelaku UMKM di Kalimantan Timur, terutama dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi untuk menggandeng perbankan syariah dan koperasi dalam menyediakan skema pembiayaan yang lebih inklusif.
“Masyarakat kita perlu dukungan finansial yang memadai. Jika akses pembiayaan diperluas, kita bisa mendorong lebih banyak pelaku UMKM untuk berkembang,” tegasnya.
Selain masalah pembiayaan, Firnadi juga menekankan pentingnya inovasi dan pemasaran digital. Ia menyatakan bahwa tanpa transformasi digital, UMKM di Kaltim akan kesulitan bersaing di era pasar bebas dan ekonomi digital.
“Kita ingin pelaku UMKM di desa pun bisa menjual produknya ke kota, bahkan ke luar negeri, lewat platform digital. Ini bukan mimpi, tapi bisa diwujudkan kalau ada komitmen kuat dari pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Firnadi mendorong sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas digital untuk membangun ekosistem UMKM yang inovatif.
Di akhir dirinya menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat digitalisasi UMKM dan menciptakan produk unggulan berbasis lokal.
“Kalau UMKM tidak terdampingi, maka kita hanya membangun menara gading. Kita harus mulai dari akar, dari UMKM, agar ekonomi Kaltim benar-benar berdiri di atas fondasi rakyatnya sendiri,” tutupnya. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
