Persepsinews.com, Sangatta – Muhammad Husni Fakhruddin, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Dapil Kutai Kartanegara (Kukar), mengungkapkan semangat nasionalisme harus menjadi landasan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Husni Fakhruddin yang kerap disapa Ayub itu, menekankan bahwa dalam pembangunan IKN, di mana ego sektoral tidak boleh menghalangi kolaborasi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ketika kita berbicara tentang IKN, kita harus ingat bahwa ini adalah proyek nasional yang membutuhkan dukungan semua pihak. Sinergisitas antara proyek IKN dan program pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah kunci untuk mencapai keberhasilan bersama,” ujarnya.
Ayub menyoroti pentingnya keterbukaan dari Otorita IKN kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah, agar proses pembangunan dapat dilakukan dengan transparan dan melibatkan semua pihak terkait.
Untuk itu, dirinya mengingatkan bahwa daerah-daerah yang berdekatan dengan IKN, seperti PPU dan Kukar, juga akan merasakan dampak dari pembangunan tersebut.
“Pengeluaran biaya triliunan oleh Kabupaten Kukar untuk pengembangan daerahnya, serta pembangunan yang telah dilakukan di Kecamatan Sepaku, tidak boleh terabaikan,” kata Ayub.
“Jika wilayah-wilayah ini masuk dalam lingkup IKN, maka kami berharap ada feedback yang memadai dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ayub menekankan perlunya kesetaraan dalam akses pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dirinya khawatir, jika pembangunan fasilitas pendidikan di IKN tidak diimbangi dengan pengembangan SDM yang merata di daerah sekitar, maka akan terjadi ketimpangan yang dapat berpengaruh negatif pada masyarakat.
“IKN harus menjadi penggerak bagi semua daerah di sekitarnya. Kami berharap kepada Otorita IKN dan Presiden RI, untuk memberikan perhatian lebih pada pembangunan yang inklusif dan adil bagi Kabupaten PPU dan Kukar,” tutupnya.
Dengan begitu dirinya menilai bahwa hal ini menggambarkan komitmen DPRD Provinsi Kaltim untuk memastikan bahwa pembangunan IKN dapat berlangsung secara berkesinambungan dan memberi manfaat bagi semua warga, tanpa ada yang tertinggal. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
