Persepsinews.com, Kukar – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin menyampaikan, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Hal ini disampaikan saat agenda Rapat Paripurna ke-17 masa sidang III DPRD Kukar, di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, pada Senin (01/07/2025).
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, yang mewakili Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri dalam Rapur tersebut, mengakui bahwa pelaksanaan APBD 2024 belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Meski demikian, sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) yang terjadi akan diarahkan untuk memperkuat realisasi program-program prioritas tahun ini.
“Beberapa capaian anggaran memang belum maksimal, tetapi SiLPA akan kami kelola dengan sebaik-baiknya agar bisa dimanfaatkan secara optimal di 2025,” jelas Rendi di hadapan DPRD Kukar.
Rendi juga menyoroti salah satu poin kritis dari hampir seluruh fraksi DPRD, yaitu perlunya peningkatan efektivitas penyerapan anggaran serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hingga kini masih menunjukkan tren stagnan.
“Selama ini, ketergantungan terhadap dana transfer pusat cukup tinggi. Ini membuat daerah kita rawan terhadap perubahan kebijakan nasional. Oleh karena itu, PAD harus kita dorong naik setiap tahun, meskipun bertahap,” tegasnya.
Tak hanya itu, Rendi juga mengangkat peran penting Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperluas sumber pendapatan daerah. Ia menyebut bahwa kontribusi BUMD, termasuk Perseroda dan Perusda, masih perlu ditingkatkan dan harus menunjukkan dampak nyata terhadap perekonomian Kukar.
“Kita tidak bisa terus membiarkan BUMD hanya sebagai pelengkap. Kalau memang tidak produktif dan tidak memberikan kontribusi riil, tentu kita akan evaluasi dan bisa saja dilakukan perubahan struktur atau kebijakan,” ujarnya.
Dengan penekanan tersebut, Pemkab Kukar berharap adanya dukungan dan sinergi dari DPRD serta seluruh pihak dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat. (Rob/Adv Diskominfo Kukar)
