Persepsinews.com, Sangatta – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menunjukkan perhatian serius terhadap pelaksanaan program-program pendidikan yang menjadi bagian dari janji politik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Dalam hal ini, ia mencermati implementasi dua program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu “Gratispol” dan “Jospol”.
Menurut Sarkowi, kedua program ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kaltim, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan.
“Kita beri ruang dulu agar pemerintah menjalankan programnya. Baru setelah itu kita evaluasi. Itu wajar dalam proses kebijakan publik,” jelasnya.
Pendekatan ini diambil untuk memastikan bahwa setiap program yang telah dicanangkan dapat dilaksanakan dengan baik sebelum dilakukan penilaian.
Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim juga tetap berpegang pada dokumen hukum yang berlaku, seperti Peraturan Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan lima tahunan, serta hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan dan pemberian rekomendasi terkait program-program yang berjalan.
Sarkowi juga menyatakan komitmennya bahwa jika ditemukan pelanggaran, baik dari segi administratif maupun anggaran, DPRD akan mengambil langkah tegas.
“Kami siap membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum jika diperlukan. Kami ingin memastikan pengelolaan anggaran publik berjalan transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Ia menambahkan pentingnya peran masyarakat dalam hal ini dan mengajak warga untuk tidak ragu menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan program yang ada.
“Setiap informasi dari masyarakat sangat penting. Kami mengharapkan partisipasi aktif warga dalam pengawasan program-program pemerintah,” tutup Sarkowi.
Kata Sarkowi, DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal setiap program yang dilaksanakan oleh Pemprov Kaltim demi mencapai tujuan bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
