Persepsinews.com, Sangatta – Dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan milik daerah (perusda) di Kalimantan Timur, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, memberikan perhatian serius terhadap berbagai masalah yang masih membelit sejumlah perusda di Benua Etam.
Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah sebagai pemilik aset dan manajemen perusahaan sebagai pelaksana operasional sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.
Dalam hal ini, Firnadi sapaan akrabnya menyoroti dua faktor utama yang selama ini menjadi penghambat akselerasi kinerja perusda.
Dirinya menyebutkan bahwa banyak perusahaan daerah masih menyimpan “catatan-catatan” dalam pengelolaan yang menghambat potensi mereka untuk berkontribusi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah.
“Harapan perusda menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah masih jauh dari harapan,” ujar Firnadi dalam keterangan persnya.
Ia menjelaskan bahwa problem lama yang belum tuntas, termasuk serah terima aset dari pemerintah daerah dan minimnya profesionalitas pengelolaan, masih menjadi tantangan nyata.
“Terutama terkait penyerahan aset yang dinilai belum tuntas, ini sangat membebani operasional perusahaan,” katanya. Firnadi menyebutkan bahwa hampir semua perusahaan daerah mengalami kendala serupa.
Firnadi menegaskan pentingnya menyelesaikan catatan-catatan administratif dan memastikan bahwa proses bisnis tetap berjalan meskipun ada berbagai persoalan yang belum terurai.
“Proses bisnis harus tetap berjalan meskipun berbagai persoalan administratif atau legal masih terjadi. Penyelesaian perjanjian bisnis memiliki mekanisme tersendiri dan tak seharusnya menghambat kinerja operasional perusahaan,” tambahnya.
Firnadi juga menekankan perlunya meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan perusahaan daerah.
“Jangan sampai perusahaan ini terhambat oleh beban administratif yang berlebihan. Kita perlu meningkatkan profesionalisme agar perusda dapat beroperasi secara optimal,” ungkapnya.
Maka itu, Firnadi menggarisbawahi pentingnya dua pendekatan tersebut dalam mengatasi masalah ini.
“Kami melihat perlunya penyelesaian catatan-catatan administratif di satu sisi, dan peningkatan kinerja bisnis di sisi lain. Keduanya harus berjalan bersamaan agar perusahaan dapat memaksimalkan peluang yang ada,” tutupnya.
Komisi II DPRD Kaltim berkomitmen untuk mendukung upaya peningkatan kinerja perusda agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
