Persepsinews.com, Sangatta – Di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sejumlah warga di Balikpapan masih harus bergantung pada air tadah hujan untuk memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari.
Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemerataan infrastruktur dasar, khususnya air bersih, di kota yang semakin strategis sebagai penyangga utama IKN.
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), H. Baba, mengungkapkan fakta tersebut setelah melakukan peninjauan ke beberapa kawasan padat penduduk, seperti Karang Joang, Damai Bahagia, Graha Indah, Balikpapan Utara, dan Landasan Ulu.
“Di area ini, fasilitas dasar, terutama akses terhadap air bersih, masih minim,” katanya.
“Kami sering menerima aspirasi dari masyarakat soal penerangan dan drainase. Namun karena itu kewenangan Pemerintah Kota, kami hanya bisa mendukung lewat bantuan keuangan provinsi,” jelas Baba.
Dirinya menegaskan bahwa Bantuan Keuangan (Bankeu) dari provinsi hanya dapat diberikan setelah ada rekomendasi dari Pemerintah Kota Balikpapan. Pelaksanaan proyek, termasuk perbaikan infrastruktur, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
Masalah mendasar yang paling mendesak, menurut Baba, adalah ketersediaan air bersih.
Di sejumlah kawasan, warga masih bergantung pada air hujan, karena mereka belum terhubung dengan jaringan air bersih yang memadai. “Selama ini masyarakat mengandalkan tadah air hujan,” imbuhnya dengan nada prihatin.
Sebagai langkah jangka panjang, DPRD Kaltim mendorong adanya program pipanisasi dari Samarinda ke Balikpapan yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim.
Meski beberapa wilayah telah terhubung dengan jaringan, distribusi air bersih masih belum merata.
“Dinas PU sedang melakukan kajian terkait hal ini. Ada wilayah yang belum terlayani, ada pula yang sudah tersambung,” terangnya.
Baba juga menyerukan perlunya sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Balikpapan, dan dinas teknis.
Hal ini penting agar keluhan masyarakat terkait air bersih, penerangan, dan drainase dapat segera ditangani.
“Masalah ini membutuhkan koordinasi yang cepat dan eksekusi yang nyata agar penyelesaiannya tidak sekadar menjadi wacana,” tutupnya.
Dengan adanya perhatian dan kerjasama yang baik antara semua pihak, diharapkan kesejahteraan masyarakat Balikpapan dapat terwujud, terutama dalam hal akses terhadap infrastruktur dasar yang layak. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
