Persepsinews.com, Sangatta – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), yang diwakili oleh Wakil Ketua Akhmed Reza Fachlevi, telah memberikan dukungan penuh terhadap penerapan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) yang direncanakan pemerintah pusat mulai tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara diskusi publik yang digelar oleh TVRI Kaltim di Studio 2, Samarinda, pada Senin, 7 Juli 2025.
Dalam diskusi yang mengundang narasumber dari berbagai kalangan, termasuk akademisi Universitas Mulawarman, Muhammad Jazir Alkas, dan Kabid LLAJ Dinas Perhubungan Kaltim, Heru Santosa.
Reza sapaan akrabnya, menekankan perlunya kesiapan regulasi dan infrastruktur yang memadai sebagai tantangan serius dalam implementasi kebijakan ini di daerah.
“Kesiapan regulasi sangat penting. Saat ini kita masih menghadapi lemahnya penegakan aturan, serta belum adanya turunan Perda atau Pergub yang mengatur sanksi spesifik bagi pelanggaran ODOL. Kami mengamati bahwa penindakan dan pengawasan dari pihak Dinas Perhubungan masih belum optimal,” tegas Reza.
Reza juga mengungkapkan bahwa penempatan alat timbang di beberapa wilayah belum memenuhi standar, dan hingga saat ini, turunan dari Perda maupun Pergub terkait ODOL belum sepenuhnya tersedia.
“Yang ada saat ini hanya aturan lalu lintas umum yang tidak menyentuh sanksi tegas,” tambahnya.
Sementara itu, Muhammad Jazir Alkas menekankan pentingnya penyediaan alat pengukur berat kendaraan, seperti Portable Weight In Motion (WIM), di setiap kabupaten dan kota.
“Minimal alat ini harus diletakkan di jalan arteri untuk mencegah kendaraan ODOL memasuki area pusat kota. Namun, kita masih kekurangan infrastruktur yang mendukung peralihan muatan berat ke moda transportasi yang lebih ringan.” tegas dia.
Heru Santosa menambahkan bahwa pembagian kewenangan antarinstansi perlu diperjelas. Dinas PUPR bertanggung jawab atas pembangunan konstruksi jalan, sedangkan pengadaan rambu dan alat timbang berada di bawah Dinas Perhubungan.
“Kami berharap dukungan dari Komisi III untuk pengajuan anggaran perlengkapan jalan agar keselamatan di jalan dapat terjamin,” ujarnya.
Menutup diskusi, Reza kembali menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar kebijakan Zero ODOL dapat diimplementasikan dengan baik tanpa menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha dan pengguna jalan.
“Diperlukan sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, asosiasi transportasi, dan masyarakat. Kebijakan yang diambil harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Kami dari Komisi III akan terus mendukung, termasuk dalam hal penyediaan fasilitas dan anggaran bagi Dinas Perhubungan,” tutupnya.
Diskusi ini mencerminkan komitmen semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan Kaltim yang bebas dari kendaraan Over Dimension dan Over Load demi keselamatan dan kenyamanan bersama. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
