Persepsinews.com, Sangatta – Dalam rangka mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi teknis.
OPD yang diundang terdiri dari Bappeda Kaltim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Kesra) Kaltim, yang terlaksana di Gedung E lantai 1, Kantor DPRD Kaltim, pada Rabu (9/07/2025) sore.
Ketua Pansus RPJMD DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pansus dengan OPD dalam menghasilkan RPJMD yang komprehensif.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap aspek dalam RPJMD dapat dipahami dengan baik. Kami telah mendapatkan paparan dari Bappeda dan kami ingin melanjutkan diskusi ini lebih teknis,” ungkapnya.
Syarifatul sapaan akrabnya juga mencatat beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian, termasuk program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) dan pembagian bantuan sosial lainnya.
“Kami berkomitmen untuk memberikan jawaban yang jelas kepada masyarakat tentang program-program yang ada, termasuk program GratisPol yang merupakan terobosan baru dalam pendidikan di Kaltim. Ini adalah kemenangan bagi masyarakat, karena Provinsi Kaltim kini menjadi yang pertama di Indonesia yang memberikan bantuan pendidikan untuk anak kuliah,” lanjutnya.
Program GratisPol diharapkan dapat membuka akses pendidikan bagi semua anak, tidak hanya di tingkat sekolah menengah, tetapi juga di jenjang perguruan tinggi, bahkan sampai S3.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal, semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tegasnya.
Dengan dilakukannya pembahasan yang intensif ini, Pansus RPJMD DPRD Kaltim berharap dapat menciptakan regulasi yang tepat dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
“Kami yakin dengan dukungan dari semua pihak, termasuk OPD, visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud demi kemajuan Provinsi Kalimantan Timur,” tutup Syarifatul. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
