Persepsinews.com, Sangatta – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Darlis Pattalongi, menyoroti permasalahan yang dihadapi oleh sekolah swasta di Kutai Timur (Kutim), salah satunya sekolah Muhammadiyah, yang masih menghadapi kekurangan jumlah murid.
Dalam upaya meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan dan keunggulan sekolah swasta, Darlis sapaan akrabnya menekankan pentingnya dilakukan sosialisasi menyeluruh.
“Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab membangun sekolah negeri, tetapi juga harus memastikan bahwa sekolah swasta bisa tumbuh dan berkembang. Ini penting untuk mencapai pemerataan pendidikan di seluruh daerah,” katanya.
Sebagai solusi jangka pendek, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim berupaya untuk menambah jumlah siswa per kelas di sekolah negeri, dari sebelumnya 36 siswa menjadi 38 bahkan 40 siswa.
Namun, Darlis mengingatkan bahwa kebijakan ini harus diambil dengan hati-hati agar tidak mengancam keberlangsungan sekolah swasta yang telah ada.
“Langkah ini harus dilakukan dengan bijaksana, agar tidak mematikan eksistensi sekolah swasta yang juga memiliki peran penting dalam menyediakan pendidikan berkualitas,” ucapnya.
Dalam jangka menengah, Dinas Pendidikan juga telah merencanakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di wilayah Sangatta Utara dan Selatan, serta penambahan ruang kelas baru (RKB) di berbagai SMA negeri di Kutim.
“Kami sudah mendapatkan informasi langsung mengenai rencana ini. Dinas Pendidikan juga akan membangun SMA baru di daerah yang padat penduduk, serta menambah ruang kelas di beberapa sekolah negeri,” tambah Darlis.
Melalui kolaborasi antarlembaga, Darlis berharap dapat memberikan solusi menyeluruh terhadap persoalan kapasitas pendidikan di Kutim.
Dia juga mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa baik lembaga pendidikan negeri maupun swasta memiliki peran yang tak terpisahkan dalam membentuk generasi yang berkualitas.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Kami berharap semua pihak bersinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim,” tutup Darlis. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
