Persepsinews.com, Samarinda – Usaha kopi gerobakan yang semakin marak di berbagai sudut jalan Kota Samarinda menarik perhatian DPRD. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno, meminta agar upaya penataan yang dilakukan pemerintah tidak berhenti pada penertiban semata, tapi juga memberikan kepastian ruang dan waktu usaha bagi pelaku UMKM.
Ia menilai, banyak pedagang kopi gerobakan yang menggantungkan penghasilan dari berjualan di pinggir jalan, sehingga pendekatan yang digunakan tidak boleh merugikan mereka secara sepihak.
“Sekiranya mereka berkoordinasi, UMKM itu di bawah nanggung siapa, ayo kita berkoordinasi. Silakan UMKM tumbuh, tapi dengan batasan-batasan,” ujarnya, baru-baru ini.
Suparno menyarankan agar pemerintah menetapkan titik-titik yang boleh digunakan untuk berjualan serta jam operasional yang jelas, demi menciptakan ketertiban tanpa mematikan usaha kecil.
“Misalkan bisa berjualan kopi di area tertentu dengan jam sekian. Supaya tidak kelihatan carut-marut,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kondisi lapangan, karena keberadaan gerobak di area ramai yang tidak tertata bisa menimbulkan kesan tidak terurus jika tak diatur dengan sistematis.
“Nanti di sana ada gerobak warna merah, warna hijau, warna putih pada saat jam-jam sibuk. Jangan sampai jadi kesan kota ini jadi kumuh,” tambahnya.
Suparno pun mendorong agar Satpol PP dan dinas teknis lainnya bisa menyusun kebijakan penataan yang adil, dengan melibatkan berbagai pihak agar kebijakan yang lahir berpihak pada keteraturan kota sekaligus keberlanjutan UMKM.
“Mungkin itu dikurangi karena saking banyaknya yang sudah berjualan di pinggir jalan,” pungkasnya. (Sn/Adv DPRD Samarinda)
