Persepsinews.com, Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Samri Shaputra menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran secara efektif di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak memiliki program pembangunan fisik, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Samri mengatakan bahwa meskipun anggaran dua OPD ini tidak sebesar dinas teknis, pengelolaannya tetap harus efisien dan berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Lihat Diskominfo, anggarannya sekitar tidak sampai Rp 40 miliar. Disdukcapil hanya sekitar Rp 21 miliar,” ujar Samri.
Ia menjelaskan, anggaran Diskominfo sempat mencapai Rp41 miliar pada tahun sebelumnya, namun kini mengalami penyesuaian sekitar Rp1 miliar menjadi sekitar Rp39 miliar.
Meski turun, menurut Samri, hal tersebut bukan masalah selama didasarkan pada kebutuhan riil yang disampaikan saat pembahasan.
“Penurunan itu sesuai dengan kebutuhan riil yang disampaikan mereka,” tambahnya.
Samri menyebut karakteristik belanja di Diskominfo memang berbeda. Sebagian besar digunakan untuk pengadaan perangkat teknologi informasi, seperti alat antisadap, sistem pendeteksi ancaman digital, dan perlindungan kebocoran data.
“Seperti alat untuk mengantisipasi kebocoran data, mendeteksi ancaman, antisadap, dan alat-alat seperti itu,” paparnya.
Ia juga menambahkan bahwa sebagian besar anggaran Diskominfo terserap untuk belanja pegawai dan kebutuhan operasional rutin. Kegiatan lain bersifat lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.
“Yang banyak memang belanja pegawai, biaya rutin. Kegiatan lainnya cenderung sama,” katanya. (Sn/Adv DPRD Samarinda)
