Persepsinews.com, Samarinda – Tingginya angka pernikahan dini di Kota Samarinda mengungkap persoalan yang lebih dalam terkait lemahnya sistem perlindungan terhadap anak dan remaja. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, merespons terus naiknya permohonan dispensasi nikah dalam beberapa tahun terakhir.
“Masih banyak yang memilih jalur penghulu liar, ini menunjukkan lemahnya edukasi dan pengawasan,” ujar Puji.
Sri Puji menilai bahwa fenomena tersebut bukan sekadar masalah budaya atau ekonomi keluarga. Ia menyebut pernikahan dini sebagai dampak dari kegagalan sistemik dalam menyediakan ruang aman dan akses pendidikan yang merata bagi anak-anak.
“Banyak yang berpikir kalau sekolah tidak penting, yang penting bisa kerja dan bantu ekonomi keluarga. Padahal risiko ke depan jauh lebih besar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa anak perempuan masih sering menjadi korban, hanya karena dianggap sudah cukup dewasa secara fisik. Padahal, pernikahan di usia dini sangat rentan menyebabkan putus sekolah, masalah ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidaksiapan mental pasangan muda.
“Kita harus hadir lebih aktif di tengah masyarakat. Bangun layanan konseling keluarga, perkuat edukasi seksual dan kesehatan reproduksi, serta sediakan ruang aman bagi anak-anak dan remaja,” tegasnya.
Sri Puji mengajak pemerintah, DPRD, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat untuk bekerja sama membangun sistem pendukung yang nyata, bukan sekadar slogan atau imbauan semata. Dengan kolaborasi lintas sektor, ia berharap anak-anak Samarinda tidak lagi melihat pernikahan dini sebagai jalan keluar dari tekanan hidup. (Sn/Adv DPRD Samarinda)
