Persepsinews.com, Kukar – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa penguatan demokrasi di daerah harus berpijak pada nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-9 bertema “Kepemerintahan yang Baik Bersumber Nilai Budaya Bangsa”, di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Senin (6/10/2025).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Endro S. Effendi. Dalam paparannya, Reza menyebutkan bahwa tantangan demokrasi di daerah kini bukan lagi sekadar soal partisipasi politik, tetapi juga soal kualitas nilai dan etika dalam tata kelola pemerintahan.
Ia menilai, pemerintahan yang baik hanya bisa tumbuh jika dijalankan dengan semangat kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong, nilai yang telah lama hidup dalam budaya bangsa.
“Kita harus kembali pada akar budaya kita sendiri. Demokrasi bukan sekadar sistem, tapi juga cermin moral masyarakatnya. Kalau nilai-nilai budaya seperti musyawarah, saling menghormati, dan keadilan dijalankan, maka pemerintahan akan otomatis berjalan baik,” ujar Reza.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim terus mendorong penguatan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat melalui kegiatan seperti ini.
Tujuannya bukan hanya untuk memahami mekanisme demokrasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa kedaulatan rakyat harus diiringi tanggung jawab sosial.
Ia juga menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia memiliki karakter khas yang berbeda dari negara Barat karena berpadu dengan nilai-nilai lokal.
Menurutnya, dalam konteks Kalimantan Timur, budaya gotong royong, sopan santun, dan adat berunding, masih menjadi fondasi kuat dalam membangun kepemerintahan yang berkeadaban.
“Kita tidak bisa meniru mentah-mentah konsep demokrasi luar negeri. Di Indonesia, nilai budaya harus menjadi ruh dalam pengambilan keputusan publik. Kalau tidak, demokrasi akan kehilangan arah,” ungkapnya.
Ia menilai, kegiatan penguatan demokrasi seperti ini penting untuk membangun literasi politik masyarakat di tingkat akar rumput.
Masyarakat, kata dia, perlu memahami bahwa partisipasi tidak hanya berhenti di bilik suara, tetapi juga dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan ikut serta dalam pembangunan daerah.
Reza menutup kegiatan dengan menegaskan komitmen DPRD Kaltim untuk terus mengawal proses demokrasi agar tetap sehat dan berakar kuat di masyarakat.
“Kalau demokrasi hanya berhenti pada slogan, maka yang hilang adalah kepercayaan publik. Karena itu, penguatan demokrasi harus dimulai dari kesadaran budaya dan moral kita sendiri,” tutupnya.
