Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim mengambil langkah proaktif dan strategis untuk mempercepat implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fokus utama dari langkah ini adalah percepatan penyederhanaan regulasi dengan tujuan tunggal yaitu menarik investor untuk mengelola 230 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Kaltim.
Kepala DPTPH Kaltim, Siti Farisyah Yana, menegaskan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kecepatan dan efektivitas pembangunan infrastruktur SPPG ini.
Percepatan ini krusial untuk memastikan bahwa distribusi gizi yang merata dapat segera dinikmati oleh siswa di seluruh sekolah, termasuk di daerah terpencil dan pelosok.
“Kami menargetkan percepatan pembangunan, penyederhanaan proses pendaftaran bagi calon investor, sosialisasi yang masif, serta pembentukan posko satuan tugas (satgas) di daerah sebagai kunci utama untuk mencapai tujuan pemerataan gizi ini,” ungkap Yana.
Data yang dipegang oleh DPTPH Kaltim menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam pengelolaan SPPG. Dari total 248 SPPG yang berlokasi di daerah terpencil, baru 18 lokasi yang telah berhasil memiliki pengelola investor.
“Kesenjangan ini meninggalkan tantangan besar di depan kita. Akibatnya, sebanyak 230 SPPG lainnya saat ini dipastikan masih menantikan calon pengelola yang mau berinvestasi dan berkontribusi pada program mulia ini,” tambah Yana.
Kemudian, Yana juga menjelaskan bahwa peran investor sangat sentral dalam operasionalisasi MBG. Dengan dukungan penuh dari para investor yang mengelola SPPG, rantai pasok dan penyediaan makanan bergizi dapat dilakukan dengan standar kualitas dan kuantitas yang memadai. Kehadiran pengelola swasta juga diharapkan dapat memobilisasi sumber daya lokal dan meningkatkan efisiensi distribusi.
“Kami meyakini bahwa dengan masuknya investor, program MBG bisa segera diimplementasikan dengan skala penuh dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Kesejahteraan gizi masyarakat adalah tanggung jawab bersama,” pungkas Yana.
Dalam hal itu, lanjut dirinya, Pemprov Kaltim mengajak seluruh pemangku kepentingan, terutama sektor swasta dan investor di bidang pangan dan katering, untuk segera mengambil bagian dalam peluang investasi ini.
“Partisipasi para investor nantinya bukan hanya sekedar bisnis, melainkan kontribusi langsung dalam membentuk masa depan sumber daya manusia Kaltim yang lebih sehat dan cerdas,” tutup Yana. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
