Persepsinews.com, Samarinda – Di tengah prediksi pemotongan anggaran daerah yang diperkirakan mencapai hampir Rp 6 triliun pada tahun depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim meluncurkan strategi penyelamatan dan penguatan sektor pariwisata yang sangat ambisius.
Mengandalkan kolaborasi masif dengan berbagai stakeholder, Dispar Kaltim optimis dapat menjamin program pengembangan daerah, terutama pariwisata berbasis komunitas, tetap berjalan dan bahkan meningkat kualitasnya.
Kepala Dispar Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan bahwa tantangan fiskal harus dihadapi dengan semangat optimisme dan inovasi.
“Kami harus kolaborasi karena aliran kita adalah aliran optimis, apa pun yang terjadi! Dispar harus maju,” tegas Ririn.
Strategi utama yang digariskan adalah melakukan sounding dan kerja sama formal dengan perusahaan pengampu, BUMN, dan lembaga keuangan di seluruh wilayah Kaltim.
Program ini secara khusus fokus pada penguatan 105 desa wisata yang terdata secara akurat di Kaltim. Tugas utama Dispar Provinsi adalah menguatkan desa wisata dari status berkembang menjadi desa wisata mandiri atau maju.
”Mengingat untuk tahun depan ada pengurangan anggaran yang cukup signifikan, jadi kami mengambil strategi bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan (mitra strategis) untuk mengisi kekosongan pendanaan,” tutur Ririn.
Strategi kolaborasi ini dipastikan berjalan merata di tujuh kabupaten dan tiga kota yang menjadi prioritas pariwisata Kaltim.
“Melalui pemetaan yang cermat, setiap titik pariwisata kini telah dipasangkan dengan mitra pengampu yang siap berkontribusi dalam pengembangan sarana, prasarana, hingga tata kelola,” ungkap Ririn.
Keterlibatan mitra strategis ini mencakup perusahaan dan lembaga besar yang memiliki komitmen Corporate Social Responsibility (CSR) dan pengembangan wilayah, antara lain:
* Bank Indonesia (BI) Samarinda (termasuk proyek percontohan seperti Kampung Tenun).
* PLN Nusantara untuk Balikpapan.
* BI Balikpapan untuk Penajam Paser Utara (PPU).
* PT Kideco untuk Kabupaten Paser.
* Indominco untuk Kutai Kartanegara (Kukar).
* PT Bayan Group untuk Kutai Barat.
* Bank Kaltim untuk Mahakam Ulu (Mahulu).
* PT Indexim untuk Kutai Timur (Kutim).
* Pupuk Kaltim untuk Bontang.
* Berau Coal untuk Berau.
Ririn menjelaskan, ada total 105 desa wisata Kaltim terdiri dari berbagai kategori, mulai dari rintisan, berkembang, hingga maju.
“Tugas Dispar Provinsi kini adalah mengawal desa-desa yang berada di kategori berkembang agar naik kelas menjadi maju,” tuturnya.
Program kolaborasi ini tidak semata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada aspek tata kelola dan keberlanjutan. Dispar Kaltim memastikan bahwa pengelolaan tetap berada di tangan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
”Pengelolaan tetap di Pokdarwis, tapi kita membersamai (mendampingi). Kita bersama Dispar kabupaten/kota membimbing, memonitor, dan mengadakan standardisasi atau asesmen,” jelas Ririn.
Dispar akan menggandeng akademisi untuk memperkuat tata kelola, penyusunan struktur organisasi, visi, dan misi Pokdarwis.
“Sebagai contoh, dalam pengembangan Kampung Tenun, BI akan fokus pada desain dan sarana prasarana, sementara Dispar akan fokus pada pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan,” ujarnya.
Program kolaborasi multi-pihak ini ditargetkan mampu menghasilkan progres peningkatan status desa wisata setiap lima tahun, dengan harapan semakin banyak desa yang mencapai kategori maju dan mandiri hingga tahun 2029.
Strategi ini merupakan langkah proaktif Kaltim untuk memantapkan posisinya sebagai destinasi unggulan di Indonesia, sekaligus mempersiapkan wilayah penyangga pariwisata yang berkualitas untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
