Persepsinews.com, Samarinda – Terus menjadi langganan banjir ketika curah hujan di Kota Samarinda tinggi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah berupaya mencari solusi permanen atas masalah banjir di Gedung Perpustakaan Daerah Kaltim.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa kondisi perpustakaan yang vital bagi layanan literasi dan pendidikan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai gangguan musiman.
Kerugian akibat ancaman koleksi buku dan terganggunya aktivitas publik menuntut keputusan cepat dan tuntas dari Pemprov.
“Kami memahami banyak keluhan terkait banjir ini. Masukan dari akademisi dan Dewas sudah kami terima, dan persoalan ini memang harus segera diputuskan,” ujar Seno Aji di Samarinda.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah kini sedang menguji dua opsi utama yang dinilai dapat memberikan solusi permanen. Opsi pertama adalah relokasi, yaitu memindahkan Gedung Perpustakaan Daerah ke kawasan yang secara teknis lebih aman dan bebas dari potensi genangan air.
Sementara opsi kedua adalah peningkatan elevasi (pencatatan) struktur bangunan yang ada saat ini agar tidak lagi tergenang. Kajian teknis masing-masing opsi tengah berjalan dan akan menjadi dasar penentuan langkah final.
“Ada yang mengusulkan relokasi total, ada juga yang menyarankan menaikkan elevasinya saja. Dua-duanya masuk akal dari sisi teknis, tapi tentu harus dihitung matang dari aspek biaya, waktu, dan dampak sosialnya. Yang jelas, kami ingin solusi permanen, bukan sekadar penanganan tambal sulam yang hanya bertahan satu atau dua musim,” ucapnya.
Menurut Seno Aji, dampak banjir yang terjadi bukan hanya sebatas mengganggu aktivitas kunjungan masyarakat dan kegiatan literasi. Ancaman yang lebih serius adalah kerusakan pada koleksi buku, dokumen sejarah, dan aset daerah lainnya yang tersimpan di perpustakaan.
Ia menilai perpustakaan merupakan fasilitas yang sangat vital bagi proses belajar, riset, dan pengembangan pendidikan masyarakat, sehingga tidak boleh berada dalam kondisi operasional yang sering terhenti.
“Perpustakaan itu adalah ruang belajar, ruang berdiskusi, dan gudang ilmu kita bersama. Kalau setiap musim hujan harus tutup, itu kerugian besar bagi masyarakat dan proses pencerdasan bangsa di daerah. Kami ingin awal tahun depan, Januari, sudah ada langkah nyata yang terlihat,” tegasnya.
Wakil Gubernur menegaskan bahwa layanan publik yang bersifat pendidikan dan literasi harus mendapatkan perlindungan dan jaminan akses yang maksimal.
Kondisi perpustakaan yang sering tergenang dianggap merugikan masyarakat luas dan menghambat upaya peningkatan indeks literasi di Kaltim.
Seno Aji menargetkan bahwa keputusan final mengenai opsi mana yang akan diambil, apakah relokasi atau peningkatan elevasi, akan diambil dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan.
“Kami akan terus mendorong agar segera diputuskan, yah saya harap dalam waktu dua minggu ke depan sudah diputuskan dan mulai dieksekusi pada Januari 2026,” ucapnya berharap.
Keputusan ini akan didasarkan pada hasil kajian teknis, kelayakan anggaran, dan perencanaan yang paling efisien. Setelah keputusan diambil, proses penataan atau relokasi diharapkan sudah dapat mulai bergerak pada Januari 2026.
Ia menutup dengan penegasan komitmen penuh dari Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memastikan bahwa fasilitas literasi dan pendidikan tetap aman, nyaman, dan berfungsi optimal bagi seluruh masyarakat Kaltim.
“Harapan kami, perpustakaan baru atau yang ditata ulang nanti bisa benar-benar layak, representatif, dan tidak lagi menjadi korban banjir rutin. Ini adalah investasi kita pada masa depan sumber daya manusia Kaltim, dan komitmen ini akan kami jaga,” tutup Seno Aji. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
