Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menempatkan peningkatan kualitas desa wisata sebagai prioritas utama dalam strategi pembangunan daerah.
Melalui Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim, fokus tahun ini diarahkan pada upaya masif untuk mendorong sejumlah desa wisata naik kelas, dengan target utama transisi dari kategori Berkembang menuju Desa Wisata Maju.
Agenda utama yang digalakkan meliputi penguatan tata kelola, pendampingan komprehensif, dan penguatan kolaborasi antar-sektor.
Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan bahwa percepatan pengembangan desa wisata tidak mungkin berhasil jika hanya dikerjakan oleh pemerintah daerah saja. Filosofi yang diusung adalah model kolaborasi holistik.
“Desa wisata adalah sebuah entitas kompleks yang membutuhkan pendekatan menyeluruh. Kita bergerak dengan model kolaborasi yang melibatkan SDM lokal, komunitas, akademisi, hingga sektor swasta. Desa wisata harus didampingi secara komprehensif, mulai dari peningkatan kualitas SDM, pemantapan kelembagaan pengelola, perbaikan aksesibilitas, sampai pada strategi promosi digital yang efektif. Targetnya jelas dan tidak bisa ditawar: harus ada desa yang naik kelas setiap tahunnya,” ujar Ririn, penuh semangat.
Ririn menjelaskan bahwa proses pendampingan yang dilakukan Dispar Kaltim bersifat bertahap dan terstruktur, dimulai dengan penyusunan standar pengelolaan desa yang mengacu pada tolok ukur nasional.
“Kami membangun pola asesmen berbasis indikator agar pengelola desa benar-benar tahu apa saja kekurangan mereka dan di sektor mana mereka perlu memfokuskan perbaikan. Dengan adanya asesmen yang transparan, mereka bisa melihat posisi mereka saat ini dan menyusun roadmap perbaikan secara mandiri. Dari sanalah kami bisa masuk, memberikan input teknis, dan membantu mereka memperbaiki manajemen,” kata Ririn.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pariwisata desa saat ini tidak hanya berbicara tentang atraksi alam atau budaya semata.
Ekosistem pendukungnya jauh lebih luas. Aspek seperti ekonomi kreatif (Ekraf) lokal, infrastruktur pendukung (seperti homestay yang layak dan fasilitas sanitasi), serta penguatan komunitas sebagai tuan rumah yang ramah, semuanya menjadi bagian integral yang harus tumbuh bersamaan.
“Pengembangan tidak bisa bersifat parsial. Desa wisata adalah sebuah ekosistem yang terintegrasi. Jika SDM-nya sudah siap dan produk Ekraf-nya bagus, tetapi akses jalan menuju desa buruk, atau fasilitas pendukungnya tidak memadai, maka pariwisata tetap tidak akan bergerak maju secara optimal.” jelasnya
Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor misalnya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk infrastruktur, atau Dinas Perdagangan untuk pengembangan Ekraf itu sangat vital.
Ririn optimistis bahwa dengan strategi kolaboratif dan pendekatan hands-on ini, Pemprov Kaltim dapat mempercepat laju peningkatan status desa wisata secara signifikan. Hal ini juga sejalan dengan upaya daerah dalam menghadapi transisi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami ingin ada progres lima tahunan yang terukur dan tercatat. Pariwisata Kaltim harus terus bergerak maju, apa pun kondisi eksternalnya, karena potensi yang kita miliki sangat besar dan unik. Desa-desa wisata kita, mulai dari pesisir hingga kawasan pedalaman, akan menjadi wajah keramahtamahan dan kekayaan budaya Kaltim yang berdaya saing. Komitmen kami adalah menjadikan desa wisata sebagai pilar ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal,” pungkas Ririn. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
