Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) saat ini tengah berpacu dengan waktu untuk mengejar ketertinggalan realisasi pembangunan daerah agar mencapai target maksimal di penghujung tahun anggaran 2025.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltim, Irhamsyah, menyampaikan bahwa hingga memasuki triwulan keempat, progres realisasi fisik dan keuangan masih berada di kisaran 67 hingga 68 persen.
Angka ini menunjukkan adanya deviasi signifikan dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun 2024, yang saat itu telah menyentuh sekitar 74 persen.
Irhamsyah mengakui adanya selisih realisasi tahun ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal.
“Dua faktor utama yang kami soroti adalah masa transisi pemerintahan yang memerlukan adaptasi struktural, serta proses efisiensi anggaran yang harus dilakukan beberapa kali sepanjang tahun berjalan,” sebutnya.
Meskipun demikian, pihaknya memastikan bahwa fokus pembangunan pada sektor-sektor strategis dan mandatori tetap berjalan sesuai rencana awal.
“Yang jelas, sektor fundamental seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih berjalan dengan pengawalan ketat. Sektor-sektor mandatori lainnya juga tetap kita kawal hingga tuntas,” ujar Irhamsyah.
Dirinya juga menegaskan komitmen Pemprov terhadap pelayanan dasar masyarakat.
Meskipun progres tercatat lebih rendah dari tahun sebelumnya, Irhamsyah tetap memandang optimis peluang untuk mencapai angka realisasi yang mendekati atau bahkan melebihi capaian tahun lalu. Pihaknya kini terus melakukan perhitungan prognostik secara berkelanjutan.
“Optimis, kita tetap harus optimis. Prognosis terus kita hitung dan berjalan. Namun, angka pastinya tetap menunggu kondisi hingga Desember. Di bulan itulah kami bisa memprediksi secara pasti total realisasi tahunan yang sesungguhnya,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya sangat menyoroti peran kritikal dari percepatan administrasi di bulan terakhir tahun anggaran.
Selain dinamika transisi, faktor lain yang turut menjadi variabel penting yang memengaruhi kecepatan realisasi adalah masuknya anggaran perubahan.
“Karena adanya penyesuaian pos dan alokasi dana, sejumlah kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami pergeseran jadwal pelaksanaan,” tutur Irhamsyah.
Penyesuaian ini berdampak langsung pada proses pembayaran kegiatan yang akhirnya menumpuk dan bergeser ke akhir tahun.
“Anggaran perubahan sudah mulai diproses secara intensif. Ada kegiatan yang bergeser, dan itu tentu berpengaruh pada realisasi penyerapan dana di tengah tahun. Dampaknya, pola seperti ini kerap membuat kita menghadapi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tinggi di akhir tahun anggaran,” ujar Irhamsyah.
Ketika ditanya mengenai solusi strategis untuk mengatasi masalah SILPA yang berulang, Irhamsyah menilai bahwa percepatan tahapan penetapan anggaran perubahan menjadi kunci utama.
Ia berharap, mulai tahun anggaran 2026 dan seterusnya, penjadwalan anggaran perubahan dapat dipadatkan secara signifikan.
“Jika memungkinkan, pembahasan anggaran perubahan dapat dimulai sejak triwulan kedua. Dengan begitu, OPD akan memiliki ruang waktu yang jauh lebih panjang sekitar enam bulan untuk merealisasikan kegiatannya sebelum masa tutup buku tiba,” tambahnya.
Usulan ini bertujuan untuk mendistribusikan penyerapan anggaran secara lebih merata sepanjang tahun, mengurangi penumpukan kegiatan di akhir tahun, dan meminimalkan risiko SILPA.
Irhamsyah memastikan Biro Administrasi Pembangunan terus memantau progres pelaksanaan di tiap OPD melalui evaluasi periodik dan coaching intensif agar target akhir tahun 2025 dapat dicapai semaksimal mungkin, mendukung efektivitas pembangunan di Kaltim. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
