Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat ekosistem kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyukseskan salah satu agenda utamanya, yakni program unggulan JOSPOL, terutama yang berfokus pada penanganan stunting.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim secara tegas menyatakan komitmennya untuk berjalan selaras dan bersinergi dengan kebijakan teknis Dinas Kesehatan dalam memperkuat intervensi pencegahan stunting langsung di tingkat desa, sebagai bagian integral dari program unggulan pemerintah daerah.
Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, menyebutkan bahwa sebagai instansi yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat desa, DPMPD telah menjalankan berbagai kegiatan edukasi yang bersifat promotif dan preventif sepanjang tahun berjalan.
“Kegiatan ini dirancang secara khusus untuk mengatasi akar permasalahan stunting di tingkat keluarga dan komunitas,” katanya.
Program yang sudah diimplementasikan meliputi pembinaan intensif bagi calon pengantin, penguatan pola asuh (parenting yang benar), hingga sosialisasi kesehatan reproduksi dan gizi masyarakat.
Edukasi ini telah digulirkan di berbagai kabupaten dan kota, termasuk Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Barat, Kutai Timur, Balikpapan, serta wilayah lain yang membutuhkan perhatian khusus.
“DPM-PD memiliki mandat untuk selaras dengan Dinas Kesehatan dalam strategi penanganan stunting. Kami telah menjalankan rangkaian kegiatan edukasi tersebut, memastikan bahwa desa memiliki pemahaman dan sumber daya untuk menjalankan intervensi gizi dan kesehatan secara mandiri,” jelas Puguh.
Puguh menilai bahwa kunci keberhasilan dalam penanganan stunting adalah ketepatan sasaran dan efektivitas intervensi yang dijalankan. Oleh karena itu, strategi pemetaan wilayah yang jelas menjadi sangat penting.
Ia memberikan apresiasi dan menilai strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai model pendekatan berbasis wilayah yang berhasil.
“Strategi Kukar cukup efektif karena mereka bisa melihat secara spesifik mana wilayah yang terkategori zona ‘merah’ dan mana yang ‘kuning’ berdasarkan indikator stunting yang terpetakan. Dengan adanya pemetaan lokus yang jelas, intervensi dan alokasi sumber daya dapat menjadi lebih terarah dan optimal, tidak bersifat pukul rata,” jelasnya,
Maka itu, pihaknya terus mendorong agar model pemetaan serupa dapat direplikasi di seluruh wilayah Kaltim.
Puguh menegaskan bahwa upaya penanganan masalah kesehatan kompleks seperti stunting tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu dinas.
“Keberhasilan program kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ini sangat bergantung pada peran OPD secara menyeluruh. Setiap dinas memiliki kontribusi unik yang harus berjalan saling melengkapi,” tuturnya.
Kontribusi OPD beragam, mulai dari intervensi kesehatan langsung (Dinas Kesehatan), edukasi keluarga dan peningkatan gizi (Dinas Pendidikan dan terkait sosial), pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi (Dinas PUPR), hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (DPMPD) untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan akses pangan bergizi.
“Peran OPD sangat krusial. Kolaborasi lintas sektor ini harus terus dijaga dan diperkuat. Kami di DPMPD fokus pada penguatan kapasitas desa untuk mengelola dana dan sumber daya mereka sendiri guna mendukung program ini. Tanpa integrasi kerja yang kuat dan sinergi dari hulu ke hilir, upaya penurunan stunting tidak akan berjalan secara maksimal dan menyeluruh,” tegas Puguh.
Melalui integrasi kerja yang erat antara pemerintah desa, seluruh OPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta sektor kesehatan, Pemprov Kaltim optimistis bahwa agenda prioritas pemerintah daerah ini dapat menjadi mesin pendorong utama dalam mempercepat penurunan angka stunting hingga mencapai target nasional di seluruh wilayah Kaltim, demi mewujudkan generasi emas Kaltim yang sehat dan berkualitas.(CIN/Adv/Diskominfokaltim)
