Persepsinews.com, Samarinda – Guna menjadikan masyarakat sebagai subjek utama pelestarian, Dinas Kehutanan Kaltim terus memperkuat skema pemberdayaan melalui tim penyuluh. Strategi utama yang dijalankan adalah melalui penguatan peran dan pendampingan langsung di lapangan oleh tim penyuluh kehutanan profesional.
Sebanyak 35 penyuluh kehutanan kini menjadi garda depan, bertugas melakukan pendampingan, edukasi, dan pembinaan langsung di lapangan guna menjaga fungsi konservasi hutan sekaligus mendorong ekonomi produktif masyarakat lokal.
Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim, M. Gozali Rahman, menjelaskan bahwa kehadiran penyuluh kehutanan adalah elemen yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologi hutan sekaligus secara simultan mendorong aktivitas ekonomi produktif yang dilakukan oleh masyarakat lokal.
“Peran mereka melampaui sebatas edukasi; mereka adalah fasilitator pembangunan ekonomi hijau di tingkat tapak. Para penyuluh ini kami tempatkan sesuai dengan wilayah penugasan dan kebutuhan spesifik daerah tersebut,” katanya.
Tim penyuluh berperan ganda, yaitu memberi edukasi komprehensif kepada masyarakat tentang praktik konservasi dan cara menjaga hutan yang lestari, serta bagaimana mengembangkan usaha yang bernilai ekonomi berbasis hasil hutan non-kayu secara legal.
“Jadi, selain aspek konservasi lingkungan, ada juga aspek ekonomi produktif dan peningkatan kesejahteraan yang menjadi fokus,” jelas Gozali.
Gozali menambahkan bahwa tantangan yang dihadapi para penyuluh di lapangan tidaklah ringan. Hingga kini, masih ada sebagian kecil masyarakat di sekitar kawasan hutan yang belum sepenuhnya memahami praktik pengelolaan hutan lestari yang benar, seringkali dipengaruhi oleh kebiasaan lama.
Di sisi lain, masalah akses terhadap pasar yang lebih luas dan ketersediaan permodalan yang memadai masih menjadi persoalan klasik yang menghambat kemajuan pelaku usaha hasil hutan non-kayu (HHNK) di Kaltim.
“Penyuluh kami bertugas sebagai jembatan penting. Mereka tidak hanya memastikan masyarakat mengerti pelestarian lingkungan dan tata batas kawasan, tetapi juga membantu mereka dalam mengembangkan dan mengolah produk-produk dari hutan yang memiliki nilai jual tinggi,” tuturnya.
Dirinya juga memberikan contoh seperti pengembangan madu hutan berkualitas, kerajinan rotan yang bernilai seni, produk bambu, olahan pangan dari hasil hutan, atau komoditas HHNK lainnya yang memiliki potensi ekspor.
Gozali menegaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat berbasis kehutanan ini dirancang bukan sekadar rutinitas tahunan untuk menghabiskan anggaran, tetapi merupakan bagian fundamental dari strategi jangka panjang Dishut Kaltim.
Tujuannya adalah menumbuhkan model ekonomi hijau yang resilien dan mendorong masyarakat lokal menjadi aktor utama dalam pelestarian lingkungan di sekitar masyarakat, hal ini sejalan dengan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy-Seno, yaitu JosPol. Keterlibatan aktif ini diharapkan meniadakan praktik-praktik ilegal atau merusak lingkungan.
“Kami ingin menciptakan model pengelolaan hutan berkelanjutan yang betul-betul berbasis komunitas lokal yang kuat dan mandiri. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan, mereka yang mengelola dan menuai manfaatnya, bukan lagi sekadar objek penerima bantuan dari pemerintah,” tegasnya.
Ia menyatakan optimisme besar bahwa melalui pendidikan lapangan yang intensif, pendampingan teknis yang berkelanjutan, dan kemitraan strategis dengan pihak ketiga (seperti perbankan atau pembeli), pelestarian hutan dapat berjalan harmonis seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
“Kehadiran 35 penyuluh ini adalah investasi Kaltim untuk masa depan kehutanan yang lestari dan ekonomi yang inklusif,” pungkasnya. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
