Persepsinews.com, Balikpapan – Upaya menumbuhkan demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif, kembali digelorakan Dr. H. Yusuf Mustafa, S.H., M.H dalam rangkaian kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-11.
Kali ini, program yang bertema “Hak dan Kewajiban Masyarakat Sipil” menyasar Wilayah II Kota Balikpapan, berlangsung 27–29 November 2025, dan dipusatkan di Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara.
Kegiatan inti dilaksanakan Jumat (28/11/2025) pukul 16.00 WITA hingga selesai, berlokasi di Jl. Perum Balikpapan RT 23 Baru, kawasan Bundaran Patung Monyet (Pos 11).
Agenda ini menghadirkan dua narasumber, Ir. Nurdin Ismail dan Drs. Sutarno, dengan Hapni Kanappe sebagai moderator.
Dr. H. Yusuf Mustafa, S.H., M.H menegaskan bahwa demokrasi daerah membutuhkan partisipasi publik yang jauh lebih aktif dibanding sekadar kehadiran saat pemilu. Menurutnya, ruang demokrasi di tingkat lokal hanya akan hidup bila masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
Ia menilai bahwa Perda tentang Penguatan Demokrasi Daerah bukan hanya regulasi administratif, tetapi instrumen penting yang mendorong warga terlibat dalam pengawasan kebijakan, transparansi penggunaan anggaran, dan distribusi layanan publik yang adil.
“Demokrasi harus menjadi kebiasaan, bukan acara lima tahunan. Warga punya hak bersuara, tapi juga kewajiban untuk mengawasi, memastikan pemerintah bekerja dengan benar,” tegas Yusuf.
Ditekankannya, penguatan demokrasi tidak dapat dilepaskan dari kualitas informasi yang diterima masyarakat. Pendek kata, publik baru bisa kritis apabila memperoleh akses informasi yang benar, lengkap, dan tidak dipersulit.
“Warga berhak tahu bagaimana kebijakan dirumuskan, kemana anggaran digelontorkan, dan apa capaian pemerintah. Tanpa keterbukaan, partisipasi hanya menjadi slogan,” ujarnya.
Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-11 ini menjadi bagian dari komitmen legislator Kaltim itu untuk memperluas literasi politik masyarakat Kalimantan Timur. Ia berharap edukasi seperti ini memberi dampak jangka panjang: lahirnya warga yang kritis, peduli, serta aktif menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“Jika masyarakat kuat, pemerintah akan berjalan lebih lurus. Demokrasi daerah itu pondasi, bukan pelengkap,” pungkasnya. (Red)
