Persepsinews.com, Samarinda – Bukan hanya soal angka, tetapi soal dampak. Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera mengakselerasi penyerapan anggaran secara maksimal.
Instruksi ini menekankan bahwa percepatan realisasi belanja negara harus berjalan seiring dengan akuntabilitas tinggi dan kualitas hasil pekerjaan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Memasuki minggu krusial di akhir November, Gubernur mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran daerah merupakan manifestasi tanggung jawab publik yang harus diwujudkan menjadi pelayanan dan infrastruktur prima.
Rudy Mas’ud secara spesifik menyoroti pentingnya realisasi anggaran yang tidak hanya sekadar memenuhi target persentase di atas kertas, melainkan harus diterjemahkan menjadi proyek fisik dan program yang menunjukkan hasil nyata di lapangan.
“Sekarang sudah akhir tahun, minggu ke-4 November. Fokusnya penyerapan anggaran, realisasinya, dan akuntabilitasnya,” ujar Rudy Mas’ud.
Dirinya menekankan bahwa sisa waktu di akhir tahun harus dimanfaatkan seefisien mungkin untuk menuntaskan program-program prioritas.
”Pekerjaan yang dilakukan harus bisa dirasakan manfaatnya seluas-luasnya oleh masyarakat Kaltim,” tambahnya.
Dirinya menetapkan manfaat publik sebagai standar keberhasilan utama.
Gubernur memandang alokasi anggaran daerah sebagai instrumen vital dalam mewujudkan kesejahteraan dan pelayanan publik.
Oleh karena itu, ia meminta setiap Kepala OPD untuk menjaga ritme kerja tetap tinggi, melakukan percepatan prosedur administrasi dan pengadaan barang/jasa, namun tanpa kompromi terhadap kualitas pelaksanaan. Kepemimpinan OPD dituntut untuk inovatif dalam mengatasi hambatan birokrasi yang dapat menunda penyerapan.
Lebih lanjut, Rudy Mas’ud mewanti-wanti fenomena “belanja kejar tayang” yang kerap terjadi di penghujung tahun dan sering kali mengorbankan mutu.
Ia menegaskan bahwa penurunan tingkat penyerapan bukanlah masalah besar selama OPD mampu membuktikan bahwa program yang dieksekusi memiliki kualitas dan daya tahan yang baik.
“Kualitas dan mutu kerja tetap harus dijaga. Walaupun penyerapannya sedikit menurun, yang terpenting adalah kebermanfaatan dan kualitas pekerjaan itu benar-benar terasa dan menjadi legacy yang baik bagi masyarakat,” imbuhnya.
Dirinya memberikan penekanan bahwa dampak positif dan ketahanan proyek lebih penting daripada persentase serapan 100% yang cacat mutu. OPD diinstruksikan untuk menghindari belanja yang tidak substansial demi menghabiskan anggaran.
Dengan seruan yang kuat ini, Pemprov Kaltim mengirimkan sinyal jelas bahwa integritas dan efektivitas belanja publik adalah kunci utama.
Seluruh OPD kini ditantang untuk menyelesaikan target tahun berjalan dengan penuh tanggung jawab, efektif, dan berorientasi total pada pelayanan publik yang prima.
Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa pembangunan yang berkualitas dan akuntabel adalah pilar sentral dalam mengawal transformasi Kaltim.
“Ini adalah persiapan fundamental dalam mengemban peran besar Kaltim sebagai pusat penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), memastikan bahwa kesiapan infrastruktur dan layanan publik Kaltim mencapai standar yang tinggi dan berkelanjutan,” pungkasnya. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
