Persepsinews.com, Samarinda – Isu pemerataan mutu pendidikan di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian serius, khususnya terkait status dan kualitas sekolah swasta.
Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, secara terbuka menyampaikan keprihatinannya bahwa sekolah swasta masih menghadapi tantangan multidimensi, mulai dari akses pembiayaan yang belum optimal, kualitas tenaga pendidik, hingga persepsi publik yang kerap menempatkannya sebagai pilihan kelas dua.
Seno Aji menegaskan bahwa pembenahan menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan semua institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta, beroperasi pada standar mutu yang setara.
Wakil Gubernur Seno Aji mengakui bahwa tantangan yang dihadapi sekolah swasta saat ini sangat besar.
Ia menilai bahwa upaya standarisasi mutu yang lebih tegas adalah kunci agar publik tidak lagi melihat sekolah swasta sebagai opsi sekunder. Menurutnya, orientasi bersama Pemprov dan seluruh stakeholder pendidikan harus diarahkan pada penyetaraan kualitas lulusan antara sekolah swasta dan negeri.
“Persoalannya bukan lagi siapa negeri atau swasta. Yang kita kejar adalah mutu lulusan yang sama-sama kuat. Ini yang harus kita benahi bersama-sama,” tegasnya.
Dalam upaya pembenahan struktural, Wagub Seno Aji mendorong dilakukannya penataan ulang struktur organisasi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kaltim.
Restrukturisasi ini diharapkan menjadikan BMPS lebih efektif dalam menjembatani kebutuhan riil sekolah swasta di lapangan, terutama dalam mengelola isu-isu di tingkat kabupaten/kota yang memiliki kewenangan berbeda-beda.
Selain itu, Seno Aji menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi guru dan penyelarasan kurikulum. Hal ini menjadi krusial, khususnya untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta, yang memegang peran vital sebagai penghasil utama tenaga kerja siap pakai di tengah pesatnya pembangunan Kaltim dan IKN.
Tak hanya fokus pada peningkatan mutu, Wagub juga menilai penting untuk mengubah pola pikir masyarakat soal biaya pendidikan. Ia menyoroti kebijakan Pemprov Kaltim yang telah menyiapkan program pembebasan biaya sekolah swasta jenjang SMA/SMK.
Kebijakan ini ditujukan agar siswa berprestasi di Kaltim tidak lagi terhalang biaya hanya karena memilih bersekolah di institusi non-negeri. Seno Aji menekankan bahwa keberadaan sekolah swasta yang sehat dan berkualitas adalah aset, bukan beban.
”Kita ingin masyarakat melihat sekolah swasta sebagai pilihan yang sama baiknya, bahkan dalam banyak kasus lebih unggul karena fleksibilitasnya. Karena itu pemerintah harus hadir memastikan tidak ada lagi hambatan biaya bagi siswa berprestasi,” paparnya.
Pihaknya menjamin bahwa dukungan finansial pemerintah akan menjadi equalizer kualitas.
Wagub Seno Aji menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan swasta adalah bagian integral dari strategi besar Kaltim menuju generasi emas yang berdaya saing global.
“Kehadiran pemerintah, baik melalui jaminan pembiayaan sekolah swasta maupun dukungan terhadap restrukturisasi BMPS dan peningkatan kompetensi guru, merupakan komitmen nyata untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas, tutupnya.
Dengan demikian, Kaltim berharap dapat menghasilkan lulusan yang handal dan siap berkontribusi penuh pada pembangunan daerah, terlepas dari label institusi negeri atau swasta. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
