Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bergerak cepat memastikan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tidak lagi menjadi daerah rawan pangan. Setelah krisis beras yang sempat melanda pertengahan 2025, Mahulu kini ditetapkan sebagai prioritas penguatan kemandirian pangan dengan pembangunan sentra produksi baru.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, menegaskan bahwa pemerintah mulai meninggalkan pola penanganan berbasis bantuan dan beralih pada strategi pembangunan jangka panjang.
“Mahulu kita dorong betul untuk bisa mandiri. Selama ini kalau stok menipis, pasti bergantung pada cadangan beras provinsi. Pola seperti itu tidak bisa terus-menerus,” ujar Yana.
Ia menjelaskan bahwa penyaluran cadangan beras pemerintah hanya dapat dilakukan ketika ada penetapan status tertentu oleh bupati, seperti keadaan darurat atau bencana. Karena tidak bisa diberikan setiap saat, Mahulu harus memperkuat kapasitas produksi dalam negeri.
“Penyaluran beras tidak bisa serta-merta. Harus ada kondisi khusus yang ditetapkan pemerintah daerah,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltim bersama pemerintah pusat telah menyiapkan program pembukaan sawah baru seluas 200 hektare di Mahulu. Pengerjaan lantai dan cetak sawah dijadwalkan mulai berjalan pada 2026.
“Kita siapkan lantai sawah dan cetak sawah. Ada 200 hektare yang akan dibuka di Mahulu,” ungkap Yana.
Selain memperluas kapasitas produksi, program ini juga diharapkan menjadi ruang pemberdayaan bagi masyarakat lokal. Generasi muda akan dilatih mengoperasikan alat pertanian modern yang disediakan pemerintah.
“Anak-anak muda nanti akan kita latih menjadi petani modern. Jadi bukan hanya buka lahan, tapi membangun SDM-nya,” tambahnya.
Karena memerlukan anggaran besar, seluruh pembiayaan program cetak sawah di Mahulu dialokasikan melalui APBN. Sementara APBD Kaltim, menurut Yana, kini lebih difokuskan pada belanja rutin sehingga pemerintah daerah mengutamakan kolaborasi dengan pusat untuk program strategis.
“Kegiatan strategis seperti ini kita ajukan ke pusat karena ruang APBD kita terbatas,” jelasnya.
Yana menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak bisa dikerjakan oleh satu dinas saja. Seluruh sektor mulai dari perdagangan, peternakan, perikanan hingga perkebunan bergerak bersama dalam satu kerangka kerja terpadu di bawah koordinasi Asisten II.
“Masalah pangan itu urusan semua sektor. Semua turun bersama,” tegasnya.
Dengan program ini, Mahulu ditargetkan mampu keluar dari ketergantungan pada beras bantuan dan menjadi daerah dengan kemandirian pangan yang kuat, modern, dan berkelanjutan. (Han911/adv/diskominfokaltim)
