Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperkuat fondasi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah disrupsi global akibat transisi energi.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim memastikan bahwa penyesuaian kompetensi tenaga kerja yang terdampak pergeseran industri berbasis fosil menjadi prioritas utama, dengan berpegangan teguh pada Peta Jalan Nasional dan Regional.
Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, menegaskan bahwa proses transisi ini bukanlah langkah sporadis, melainkan implementasi strategis yang terencana.
Untuk itu, dirinya menekankan bahwa kolaborasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah perubahan kebijakan energi yang menuju sektor bersih.
“Transformasi sektor energi adalah proses yang pasti, dan kami menyambutnya dengan optimisme. Jika ada pergeseran unit bisnis, pekerja harus kita dukung melalui reskilling. Ini harus dilakukan secara sinergis dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, industri, dan lembaga pelatihan,” ujar Rozani.
Rozani menjelaskan bahwa Kaltim telah mengintegrasikan program penyesuaian tenaga kerja dengan Peta Jalan Transisi Energi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peta jalan ini berfungsi sebagai kompas, memberikan arah yang sangat spesifik bagi seluruh program Disnakertrans.
“Dengan adanya peta jalan, alur penyiapan kompetensi dapat dilakukan lebih terarah. Kami dapat mengidentifikasi secara presisi kebutuhan pelatihan, sertifikasi yang relevan, hingga penguatan kelembagaan pelatihan vokasi. Ini mencegah pemborosan anggaran dan waktu,” tegasnya.
Rozani menambahkan bahwa perubahan kebutuhan tenaga kerja menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah suatu keharusan global, sehingga kesiapan Kaltim sejak dini menjadi penentu daya saing masa depan. Ia melihat ini sebagai kesempatan emas bagi pekerja lokal untuk menguasai teknologi energi hijau.
Disnakertrans mengandalkan fasilitas pelatihan yang dimiliki, seperti Pusat Pelatihan dan Pengembangan Profesi (PPPP) dan Balai Latihan Kerja (BLK), untuk menjadi pusat utama program reskilling ini.
Lembaga-lembaga ini siap memberikan keterampilan baru yang relevan bagi pekerja yang memiliki modal dasar kuat dari sektor tambang.
”Fokus pelatihan akan diarahkan pada keterampilan praktis di sektor EBT, seperti teknisi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), perawatan baterai, dan efisiensi energi industri,” ucap Rozani.
Selain pelatihan, Disnakertrans juga memprioritaskan sertifikasi berbasis kompetensi untuk memastikan keahlian pekerja diakui secara nasional.
Disnakertrans juga telah memulai pemetaan kebutuhan tenaga kerja di sektor energi berkelanjutan. Pemetaan ini esensial untuk mengukur skala dampak transisi dan mengidentifikasi bidang-bidang yang akan mengalami lonjakan permintaan tenaga kerja.
“Perencanaan yang matang ini memastikan bahwa perubahan bauran energi tidak menjadi ancaman bagi tenaga kerja, melainkan menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas dan daya jual angkatan kerja Kaltim. Transisi ini akan kita kelola agar berjalan inklusif dan adil,” tutup Rozani. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
