Persepsinews.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memantapkan komitmen untuk memutus rantai kemiskinan secara permanen melalui pendekatan yang menekankan pada kolaborasi total antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Strategi ini merupakan pengakuan bahwa penanganan kemiskinan adalah isu multi-sektoral yang tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan peran strategis dari berbagai OPD, mulai dari pemberdayaan ekonomi hingga perbaikan infrastruktur.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menegaskan bahwa keberlanjutan program penanganan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui sinergi yang terpadu.
Dia menjelaskan bahwa program penurunan kemiskinan di Kaltim berlandaskan pada tiga pendekatan utama yang dijalankan bersama: pertama, mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako; kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat lewat program pemberdayaan ekonomi; dan terakhir, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dasar, seperti penyediaan rumah layak huni, sanitasi, dan air bersih yang menjadi tugas sektor teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum (PUPR).
”Pengentasan kemiskinan memang harus sinergi lintas OPD. Dinsos memulai dengan pemberdayaan ekonomi, tetapi untuk pengembangan lebih jauh harus melibatkan Perindagkop, Disnaker, PUPR, dan OPD lain. Kolaborasi ini adalah kunci,” jelasnya.
Pemberdayaan ekonomi kini menjadi fokus utama Dinsos Kaltim. Program ini menyasar masyarakat miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1–5, khususnya yang pernah memiliki usaha namun terhenti, seringkali akibat dampak pandemi.
Tahun ini, Dinsos Kaltim menyalurkan bantuan kepada 1.690 penerima yang tersebar merata di seluruh Kaltim. Bantuan tersebut berupa paket bahan dan peralatan usaha senilai kurang lebih dari Rp5 juta, disesuaikan dengan minat dan permohonan masyarakat, seperti usaha makanan, minuman, gorengan, hingga ternak ayam.
Dinsos Kaltim tidak hanya memberikan modal fisik, tetapi juga menyediakan bimbingan teknis untuk memastikan usaha yang baru dimulai tersebut dapat berjalan dan memiliki potensi berkembang.
“Kami tidak hanya memberi alat dan bahan, tetapi juga memberikan bimbingan teknis untuk memastikan usaha mereka bisa berjalan dan berkembang,” ucap Andi Ishak.
Setelah usaha mulai berjalan, Dinsos memegang peran penting sebagai pemicu awal (trigger) sebelum mengalihkan penerima bantuan kepada sektor-sektor pengembang. Tahap pengembangan usaha ini adalah titik kritis di mana sinergi lintas OPD diwajibkan berjalan.
Dinsos Kaltim berkoordinasi erat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) untuk mendukung akses permodalan UMKM, pemasaran, dan pengembangan usaha.
Selain itu, Disnakertrans dilibatkan untuk memberikan pelatihan pengolahan, pengemasan, serta penguatan keterampilan kerja. Sementara itu, Dinas PUPR tetap mendukung kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin penerima manfaat.
“Dinsos Kaltim juga melakukan pemantauan berkala melalui relawan di lapangan guna memastikan usaha tetap berjalan dan mengatasi potensi hambatan,” tuturnya.
Andi Muhammad Ishak menekankan bahwa keberhasilan strategi pengentasan kemiskinan yang terukur dan berkelanjutan ini akan terlihat jika setiap OPD menjalankan perannya secara terpadu dan bertanggung jawab.
Kolaborasi ini diperlukan agar penerima bantuan tidak hanya memulai usaha, tetapi yang terpenting, mampu bertahan dan naik kelas secara permanen.
”Tugas kami men-trigger usaha agar kembali hidup. Setelah itu kami dorong ke sektor-sektor terkait supaya mereka benar-benar bisa keluar dari kemiskinan secara permanen,” tutupnya. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
