Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak cepat mengamankan ketahanan pangan daerah melalui implementasi program masif Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah.
Upaya ini merupakan respons strategis Pemprov Kaltim, di bawah dorongan Gubernur, untuk secepatnya merealisasikan target swasembada pangan yang berkelanjutan.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, menjelaskan bahwa program Optimalisasi Lahan bertujuan utama untuk meng-upgrade kemampuan lahan pertanian yang ada.
“Kegiatan optimalisasi lahan itu adalah untuk meng-upgrade kemampuan lahan kita yang selama ini rata-rata baru di bawah satu kali tanam, atau di bawah dua kali tanam setahun. Dengan adanya Oplah, mereka bisa menanam dua atau bahkan lebih dari dua periode tanam dalam setahun,” jelas Yana.
Yana merinci bahwa intervensi pemerintah dalam Oplah mencakup perbaikan saluran tersier, perbaikan galangan, atau pembangunan irigasi tersier.
“Jika biasanya petani hanya bisa menanam satu kali setahun karena mengandalkan air hujan atau air rawa, kini setelah perbaikan infrastruktur, potensi tanam bisa ditingkatkan menjadi dua kali,” jelasnya.
Program Oplah saat ini telah diperluas ke berbagai wilayah. Yana menyebutkan bahwa di tahun 2024, Oplah sudah dimulai di Penajam Paser Utara (PPU).
Sementara itu, program di tahun 2025 kini diperluas ke lima lokasi utama: Samarinda, Paser, Kutai Timur (Kutim), dan Kutai Kartanegara, termasuk kelanjutan di PPU.
Dirinya menyadari bahwa swasembada pangan tidak terlepas dari luas lahan, DPTPH Kaltim berupaya menambah luas lahan baru.
“Tahun depan, kami sampaikan bahwa harapan kita bersama, Bapak Gubernur mendorong untuk secepat-cepatnya merealisasikan swasembada pangan itu. Kita upayakan dengan menambah luas lahan,” katanya.
Yana mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan penambahan luas lahan kepada Kementerian Pertanian (Kementan). Selain itu, Kaltim siap memulai pencetakan sawah baru seluas sekitar 2.400 hektar pada tahun 2026.
Yana menjelaskan bahwa proses pencetakan sawah yang sekarang berbeda signifikan dengan program sebelumnya. Jika sebelumnya proses dilakukan tanpa studi mendalam, tahun ini pencetakan sawah wajib melalui proses Survei Investigasi Desain (SID).
“Mencetak sawah itu tidak semudah apa yang kita kira. Kita harus menyiapkan lahan-lahan itu harus punya delapan kriteria syarat untuk bisa menjadi lahan sawah, termasuk memastikan lahan tidak termasuk HGU atau lahan hutan,” jelasnya.
Yana mengakui bahwa identifikasi lahan yang memenuhi syarat di Kaltim agak sulit karena telah banyak sektor lain yang masuk. Hal ini memaksa tim harus berjibaku dalam mengidentifikasi lahan.
Selain syarat lahan, keberadaan petani yang siap menggarap juga menjadi syarat mutlak, tidak bisa sekadar mencetak sawah lalu mencari petani.
Terkait pencetakan sawah di Mahakam Ulu, Yana menyebutkan rencana awal seluas 200 hektar terpaksa ditarik ke anggaran 2026. Hal ini karena kendala mobilisasi alat yang sangat terbatas dan waktu anggaran 2025 yang tersisa sedikit.
“Anggaran yang ada kita gunakan untuk SID lahan baru. Jadi, tahun depan itu ada sekitar mungkin 3.000-an hektar yang akan kita garap melalui program optimalisasi dan cetak sawah,” tutupnya.
Dengan begitu pihaknya menunjukkan tekad DPTPH Kaltim untuk memperluas area pertanian demi ketahanan pangan regional. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
