Persepsinews.com, Samarinda – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan perkembangan terkini mengenai capaian program kerja dan status penyerapan anggaran hingga menjelang akhir tahun anggaran.
Laporan ini menjadi penting mengingat adanya peningkatan signifikan pada alokasi anggaran yang dikelola Dinkes Kaltim menyusul perluasan kewenangan yang diterima tahun ini.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menjelaskan bahwa Dinkes tahun ini menerima tambahan anggaran yang cukup signifikan.
Peningkatan ini adalah konsekuensi dari kebijakan baru yang menempatkan Dinkes sebagai penanggung jawab dan pengampu sejumlah kegiatan strategis di seluruh rumah sakit daerah.
“Perluasan kewenangan ini membuat Dinkes Kaltim kini menangani berbagai kebutuhan vital, terutama yang berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan canggih serta pengelolaan langsung program layanan kesehatan unggulan daerah, Gratispol,” jelas Jaya sapaan akrabnya.
Meskipun memegang kendali anggaran yang jauh lebih besar, Jaya Mualimin mengakui bahwa penyerapan anggaran Dinkes hingga akhir tahun masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan pagu yang tersedia.
Namun, ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak mencerminkan kegagalan program, melainkan prioritas dan tantangan implementasi yang terjadi.
“Penyerapan anggaran kami memang masih tergolong rendah. Namun arahan Pak Gubernur jelas, yang paling penting adalah mutu layanan harus baik,” ujar Jaya.
Ia menjelaskan bahwa dalam filosofi pengelolaan anggaran Dinkes, pencapaian program dan kualitas layanan jauh lebih diutamakan daripada sekadar mengejar angka penyerapan 100 persen.
“Selama sasaran program terpenuhi dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, maka penggunaan anggaran dinilai efektif,” tutur Jaya.
Salah satu faktor utama yang paling signifikan menyebabkan penyerapan anggaran belum maksimal adalah implementasi kerja sama layanan Poliklinik Gratis melalui BPJS Kesehatan.
Program Poliklinik Gratispol, yang menjadi penyumbang terbesar anggaran belanja layanan, baru resmi berjalan dan efektif mencatat peserta pada pertengahan tahun, yakni sekitar bulan Juli.
”Program ini baru dimulai pertengahan tahun, sehingga kami tidak dapat membayarkan layanan sejak Januari. Praktis hampir enam bulan tidak ada transaksi pembayaran,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa meskipun kebutuhan anggaran untuk layanan tersebut telah disiapkan sejak awal tahun (Januari), pembayaran secara riil baru dapat dilakukan mulai Agustus hingga Desember.
“Kesenjangan waktu ini secara otomatis memengaruhi persentase penyerapan anggaran secara keseluruhan,” ucap Jaya.
Jaya Mualimin memastikan bahwa terlepas dari angka penyerapan yang belum penuh, seluruh program prioritas tetap berjalan sesuai rencana dan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan.
Dinkes Kaltim berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme implementasi dan pencairan anggaran tahun ini.
“Hasil evaluasi tersebut akan digunakan untuk memastikan penyerapan anggaran tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal, tanpa sedikit pun mengabaikan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Komitmen ini menegaskan bahwa kualitas dan mutu pelayanan publik tetap menjadi fokus utama di atas kecepatan administrasi anggaran. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
