Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim secara intensif mematangkan persiapan dan pelaksanaan layanan kesehatan unggulan daerah, Gratispol, guna mencapai tingkat efektivitas dan jangkauan yang optimal pada tahun mendatang.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menjelaskan bahwa program yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan kesehatan dasar secara gratis ini masih berada dalam fase awal implementasi, ditandai dengan upaya konsolidasi pendataan peserta dan penyelarasan standar layanan di seluruh rumah sakit daerah.
Jaya Mualimin mengungkapkan bahwa saat ini, terdapat kesenjangan signifikan antara target peserta yang diharapkan dan jumlah yang telah terdaftar melalui skema Pemprov.
“Pemerintah provinsi telah menyiapkan kuota subsidi untuk 231 ribu peserta Gratispol, namun data terbaru menunjukkan baru sekitar 141 ribu peserta yang tercatat dari total target populasi 476 ribu peserta di seluruh Kaltim,” ungkap Jaya.
Ia menjelaskan bahwa data ini perlu diurai lebih lanjut, sebab tidak semua peserta terdaftar langsung dibayarkan premi oleh pemerintah.
“Kami tidak langsung membayarkan seluruh peserta yang terdaftar. Yang kami biayai adalah mereka yang masuk melalui pendaftaran kolektif. Masyarakat yang mendaftar mandiri tetap berada dalam skema biasa BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Dinkes Kaltim kini memastikan bahwa percepatan pendataan akan segera dilakukan agar pelaksanaan Gratispol dapat berjalan jauh lebih efektif mulai tahun depan, ketika seluruh mekanisme identifikasi dan pendanaan peserta sudah tertata rapi.
Selain fokus pada validasi dan percepatan pendataan peserta, Dinkes Kaltim juga mendorong peningkatan mutu layanan di berbagai fasilitas kesehatan daerah.
Jaya menegaskan bahwa pembenahan yang dilakukan bersifat fundamental, tidak hanya berkaitan dengan penambahan alat kesehatan (alkes) semata, tetapi juga menyangkut efisiensi dan transparansi pola pengadaan barang.
Pemprov Kaltim kini menginisiasi kebijakan sentralisasi pengadaan barang dan jasa kesehatan. “Peningkatan pelayanan tidak hanya pada alkes. Kami mulai mengarahkan seluruh belanja alat kesehatan melalui APBD, termasuk belanja obat. Tujuannya agar harga pembelian seragam antar-rumah sakit seperti Abdul Wahab Sjahranie dan Kanujoso Djatiwibowo,” tegasnya.
Dengan pendekatan pengadaan yang terpusat ini, Dinkes berharap proses pengadaan menjadi lebih efisien, lebih transparan, dan mampu mengurangi potensi disparitas harga yang selama ini kerap terjadi antar-fasilitas.
Jaya Mualimin menambahkan bahwa kebijakan sentralisasi ini memiliki tujuan ganda.
Selain efisiensi anggaran, langkah ini sekaligus akan memperkuat kontrol pemerintah provinsi terhadap standar pelayanan dan ketersediaan alat kesehatan yang merata di seluruh daerah.
“Implementasi penuh dari kebijakan pengadaan terpusat ini akan dilakukan secara bertahap, seiring proses konsolidasi pengelolaan layanan kesehatan yang kini berada di bawah komando langsung Dinas Kesehatan Kaltim,” tutupnya.
Dengan penataan menyeluruh, mulai dari validasi peserta hingga pengadaan alkes yang efisien, Pemprov Kaltim optimis dapat mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh warganya. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
