Persepsinews.com, Samarinda – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meningkatkan kesiapsiagaan operasional dan memperkuat koordinasi lintas sektor menjelang periode puncak bencana hidrometeorologi basah, yang diprediksi BMKG akan meningkat signifikan mulai akhir tahun hingga Februari.
Upaya ini difokuskan untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi terhadap potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor.
Analis Kebijakan BPBD Kaltim, Sugeng Priyanto, menegaskan bahwa penanggulangan bencana adalah tugas bersama yang menuntut sinergi dari seluruh pihak terkait.
“Kami menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarpihak dalam penanganan bencana, serta memaksimalkan peran dan fungsi BPBD menghadapi potensi banjir dan tanah longsor,” kata Sugeng.
Kesiapsiagaan ini telah dikonsolidasikan melalui rapat koordinasi teknis yang melibatkan Dinas Sosial, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Dinas Kesehatan, dan OPD terkait lainnya, untuk menyusun rantai komando dan alur bantuan yang efektif.
Mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi, Sugeng secara tegas meminta pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk berani mengambil keputusan cepat.
Dia menekankan pentingnya penetapan status darurat bencana jika eskalasi dampak di lapangan tergolong tinggi.
”Pemerintah daerah kabupaten dan kota tidak ragu menetapkan status darurat bencana jika eskalasi dampak di lapangan tergolong tinggi,” pintanya.
Penetapan status darurat bencana sangat krusial karena merupakan kunci untuk mempermudah koordinasi serta mempercepat mobilisasi bantuan logistik dan sumber daya dari pemerintah provinsi maupun pusat, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sebagai bukti nyata efektivitasnya, Sugeng mencontohkan penanganan banjir yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu, di mana penetapan status darurat mempercepat penyaluran bantuan logistik.
Dalam skema penanganan teknis di lapangan, setiap OPD telah memiliki peran siaga. Dinas Sosial disiagakan untuk segera mendirikan dapur umum dan tenda pengungsian guna memastikan kebutuhan dasar warga terdampak, seperti pangan dan tempat berlindung, dapat terpenuhi tanpa penundaan.
Sementara itu, Dinas Kesehatan dilibatkan secara penuh untuk menjamin ketersediaan obat-obatan esensial dan layanan kesehatan segera di lokasi bencana, guna meminimalkan risiko munculnya penyakit di pengungsian.
Di sisi pencegahan, BPBD mengimbau masyarakat untuk mengambil langkah proaktif, terutama yang tinggal di kawasan berisiko.
“Masyarakat diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan yang dapat memicu penyumbatan aliran air di kawasan permukiman padat penduduk,” katanya.
Warga yang bermukim di daerah dengan kontur tanah labil juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari menjadikan lokasi rawan longsor sebagai tempat tinggal.
Pihaknya juga mengingatkan potensi ancaman lainnya, termasuk angin puting beliung serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih perlu diwaspadai seiring perubahan pola cuaca yang dinamis.
Diakhir, Sugeng menekankan pentingnya edukasi jangka panjang. Upaya penanaman kembali vegetasi di lahan kosong terus didorong untuk menjaga fungsi alam sebagai daerah resapan air yang alami dan efektif.
“Edukasi kebencanaan melalui media massa mesti terus digencarkan agar masyarakat tidak panik namun tetap waspada saat menghadapi situasi darurat,” tutup Sugeng.
Maka itu, dirinya menyerukan peran aktif media dalam mewujudkan masyarakat Kaltim yang tangguh bencana. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
