Persepsinews.com, Kukar – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, meminta pemerintah kabupaten segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan teknis pelaksanaan program gerakan mengaji. Hingga kini, regulasi turunan tersebut belum tersedia sehingga implementasi program belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Ahmad Yani menilai program yang berkaitan dengan gerakan mengaji merupakan salah satu program yang baik dan perlu direalisasikan. Namun, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) saja belum cukup untuk menjadi pedoman pelaksanaan di lapangan.
“Program yang berkaitan dengan gerakan mengaji sebenarnya merupakan program yang bagus. Namun, sampai saat ini belum ada Perbup yang mengatur teknis pelaksanaannya agar bisa diimplementasikan,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Selain persoalan pelaksanaan program, perhatian juga tertuju pada kesejahteraan guru ngaji. Menurutnya, persoalan pembayaran gaji guru ngaji masih menjadi keluhan, meskipun regulasi di tingkat daerah telah tersedia.
Ia mengatakan, pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti Perda tersebut melalui penerbitan Perbup agar hak-hak guru ngaji dan mekanisme pelaksanaan program memiliki kejelasan.
“Termasuk persoalan gaji guru ngaji yang sampai sekarang masih dikeluhkan. Padahal, Perda sudah ada. Kita tinggal menunggu pemerintah kabupaten segera menerbitkan Perbup sebagai aturan teknisnya,” katanya.
Ahmad Yani menjelaskan, Perbup diperlukan untuk menjabarkan ketentuan dalam Perda secara lebih terperinci. Pengaturan tersebut mencakup mekanisme pelaksanaan program, kebutuhan anggaran, hingga berbagai aspek teknis yang dibutuhkan agar kebijakan dapat diterapkan.
“Perda memang mengatur program secara umum, sedangkan pelaksanaannya perlu dijabarkan melalui Perbup. Perintah untuk menindaklanjuti aturan tersebut melalui Perbup juga sudah tercantum dalam Perda,” jelasnya.
Karena itu, DPRD berharap pemerintah kabupaten segera menyelesaikan penyusunan regulasi turunan tersebut. Kejelasan aturan teknis dinilai menjadi bagian penting agar program gerakan mengaji tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi, tetapi dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami berharap Perbup segera diterbitkan agar program tersebut bisa benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai kegiatannya sudah digaungkan, tetapi belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Ahmad Yani. (Rob/Adv DPRD Kukar)
