Persepsinews.com, Kukar – Pembangunan gedung Kantor Kecamatan Loa Kulu yang belum rampung menjadi perhatian Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani. Ia meminta pemerintah kabupaten segera memberikan kepastian penyelesaian agar bangunan yang telah menghabiskan anggaran daerah tersebut tidak terus terbengkalai.
Persoalan itu menjadi salah satu sorotan Ahmad Yani saat melaksanakan reses di Kecamatan Loa Kulu. Dari hasil pertemuan dan penyerapan aspirasi masyarakat, ia menilai keberlanjutan pembangunan kantor kecamatan perlu segera ditangani melalui langkah konkret pemerintah daerah.
Ahmad Yani menegaskan, persoalan klaim maupun status kepemilikan lahan harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum. Namun, proses penyelesaian tersebut semestinya tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah untuk menuntaskan pembangunan gedung yang sudah telanjur dikerjakan.
“Persoalan lahannya silakan diselesaikan terlebih dahulu sesuai proses yang ada. Namun, bangunan yang sudah berdiri ini harus dituntaskan. Tidak boleh dibiarkan mangkrak,” tegasnya, Selasa (10/11/2026).
Ia turut mempertanyakan munculnya persoalan legalitas lahan setelah proyek pembangunan berjalan. Menurutnya, kepastian status tanah seharusnya menjadi bagian dari persiapan sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan persoalan yang berujung pada terhentinya pembangunan.
Baginya, setiap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menghasilkan pembangunan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Gedung yang telah dibangun dengan dana publik tidak semestinya berakhir sebagai aset terbengkalai tanpa kepastian fungsi dan penyelesaian.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Ahmad Yani berencana meninjau langsung lokasi pembangunan. Pengecekan tersebut diperlukan untuk melihat kondisi fisik bangunan sekaligus mengidentifikasi kendala yang menyebabkan pekerjaan belum dapat diselesaikan.
Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan pembangunan dalam masa transisi kepemimpinan daerah, dari program Kukar Idaman menuju Kukar Idaman Terbaik. Menurutnya, proyek yang telah dimulai pada periode sebelumnya harus tetap menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dilanjutkan hingga tuntas.
Ahmad Yani berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek yang belum selesai agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di wilayah lain di Kukar.
“Seluruh pembangunan yang masih mangkrak harus benar-benar diselesaikan, termasuk kantor Kecamatan Loa Kulu. Kami ingin memastikan tidak ada lagi pembangunan di Kutai Kartanegara yang dibiarkan mangkrak,” pungkasnya. (Rob/Adv DPRD Kukar)
