Persepsinews.com, Samarinda — Pelaksanaan anggaran di Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025 menghadapi tantangan ekstra. Penyesuaian terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran menambah beban administrasi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Meski demikian, Pemprov Kaltim tetap optimis target serapan APBD 2025 akan tercapai, yakni 93–95 persen.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, mengatakan bahwa adaptasi sistem dan prosedur baru menjadi ujian tersendiri bagi SKPD. Penundaan lelang dan revisi dokumen perencanaan SKPD agar selaras dengan visi misi gubernur menambah kompleksitas pelaksanaan anggaran.
“Beban administrasi tahun ini lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Semua SKPD harus menyesuaikan dokumen perencanaan dengan SIPD dan instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran. Meski demikian, progres serapan tetap terjaga,” jelas Muzakkir.
Menurut Muzakkir, proses pengadaan barang dan jasa yang biasanya dimulai sejak Desember tahun sebelumnya harus tertunda hingga April 2025 akibat surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Penyesuaian tambahan dokumen SKPD untuk sinkronisasi visi gubernur semakin menambah durasi administrasi.
“SKPD baru bisa menyiapkan lelang setelah April. Itu artinya ada empat bulan tertunda, tapi manajemen percepatan tetap dijalankan,” ujar Muzakkir.
Untuk menghadapi kompleksitas ini, BPKAD menerapkan evaluasi mingguan bagi seluruh SKPD. Setiap progres kegiatan dicek secara rutin untuk memastikan ritme serapan anggaran tetap stabil.
“Evaluasi mingguan membuat kita cepat mengetahui hambatan dan segera menindaklanjuti. Ini terbukti efektif menjaga target serapan tetap di angka yang kita proyeksikan,” ungkapnya.
Muzakkir menegaskan bahwa pengawasan ketat dan koordinasi yang konsisten adalah kunci keberhasilan. “Meski beban administrasi bertambah, kita tetap optimis serapan APBD 2025 akan mencapai 93–95 persen,” pungkasnya. (Han911/Adv/Diskominfokaltim)
