Persepsinews.com, Sangatta – Keterbatasan ruang belajar (rumbel) masih menjadi persoalan serius di jenjang pendidikan menengah, terutama di SMA/SMK di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Isu ini mendapat sorotan dari Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, yang menekankan perlunya perhatian dan tindakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Darlis menjelaskan, peran strategis Pemprov dalam menata sistem pendidikan menengah dan menciptakan keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta sangat dibutuhkan saat ini.
“Kehadiran teman-teman dari DPRD Kutim ini membawa isu yang memang menjadi tanggung jawab Pemprov. Persoalan yang dibahas menyangkut peserta didik SMA yang secara kewenangan ada di provinsi,” ungkap Darlis.
Selain itu, Darlis mengingatkan pentingnya mengkaji ulang persepsi publik yang menganggap sekolah negeri sebagai satu-satunya pilihan unggulan. Ia menegaskan bahwa sekolah swasta memiliki hak dan peluang yang sama untuk mencetak prestasi.
“Kalau semua siswa diarahkan ke sekolah negeri, persoalan daya tampung tidak akan pernah selesai. Padahal sekolah swasta juga mendapat dukungan pemerintah melalui BOSNAS dan BOSDA yang dapat menunjang kualitas pendidikan mereka,” tegasnya.
Darlis berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki penciptaan akses pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Kaltim.
Dimana, menurut dia peningkatan kapasitas rumbel dan penyebaran peserta didik yang lebih seimbang antara sekolah negeri dan swasta diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan tampung, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
“Dengan adanya perhatian ini, kita harapkan pelaksanaan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas dapat tercapai, demi masa depan yang cerah bagi putra-putri daerah di Kalimantan Timur,” pungkasnya. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
