Persepsinews.com, Sangatta – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, mengungkapkan urgensi kebijakan strategis untuk menyongsong bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2030.
Menurut Agusriansyah, regulasi ini sangat penting untuk menjadi payung hukum yang memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Benua Etam.
Dia menyebutkan bahwa persiapan yang matang dan konkret diperlukan agar fenomena bonus demografi tidak sekadar menjadi slogan kosong.
“Kita harus menjawab bonus demografi ini dengan kebijakan yang nyata, bukan hanya sekadar tagline. Jangan sampai nantinya generasi emas 2045 diisi oleh orang-orang dari luar Kaltim, karena kita gagal mempersiapkan ruang eksplorasi bagi generasi muda,” tegasnya.
Agus menekankan pentingnya dukungan infrastruktur dan keuangan untuk mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.
“Ruang untuk generasi muda harus disiapkan, baik dari sisi infrastruktur maupun dukungan keuangan. Ini adalah tugas pemerintah untuk memastikan kebijakan ini berjalan,” ucapnya.
Di samping itu, Agusriansyah juga menyoroti keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan momentum penting untuk menciptakan keadilan pembangunan di semua kabupaten dan kota di Kaltim.
Ia memperingatkan agar pembangunan tidak hanya terfokus di sekitar IKN, namun harus merata hingga ke daerah terpencil.
“Keberadaan IKN harus menjadi pemicu bagi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim. Ini harus masuk dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) setiap SKPD, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, ketahanan pangan, hingga infrastruktur,” ungkap Agus.
Melalui pernyataan tersebut, Agusriansyah Ridwan berharap agar dua poin utama, yakni kebijakan strategis untuk mendukung generasi muda dan pemerataan pembangunan terkait IKN, dapat menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan Kaltim ke depan, khususnya di sektor-sektor strategis yang berdampak besar pada masyarakat. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
