Persepsinews.com, Sangatta – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi infrastruktur Jembatan Mahakam I dan kesejahteraan masyarakat.
Reza sapaan akrabnya, mengungkapkan kekhawatirannya, akibat insiden beruntun yang dialami Jembatan Mahakam dalam beberapa bulan terakhir.
Melihat hal itu, dirinya menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap Jembatan Mahakam pasca insiden penabrakan yang telah menimbulkan keraguan akan keselamatan struktur jembatan tersebut.
Ia mengingatkan bahwa aspek keselamatan pengguna jalan dan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar jembatan harus menjadi prioritas utama.
“Hampir seluruh masyarakat di sekitar Jembatan Mahakam bergantung pada akses jalan ini. Kita tidak bisa menutup mata terhadap kondisi yang ada,” tegas Reza.
“Pemerintah provinsi harus realistis dalam menentukan langkah selanjutnya, apakah itu mempertahankan jembatan yang ada atau mempertimbangkan pembangunan alternatif jika situasi semakin parah.” sambungnya.
Reza juga menekankan perlunya pertanggungjawaban dalam insiden penabrakan yang terjadi. Ia mengingatkan bahwa tindakan tegas harus diambil terhadap pihak yang melanggar regulasi, termasuk potensi sanksi, agar menjadi efek jera bagi pelanggar.
“Kita harus memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika ada sanksi, kita perlu memastikan apakah sudah dibayarkan atau belum,” ujarnya.
Aspek keselamatan, menurut Reza, juga berhubungan erat dengan keberlangsungan ekonomi daerah.
“Jika jembatan ditutup untuk evaluasi, kita harus memikirkan konsekuensinya. Bagaimana dengan masyarakat yang bergantung pada transportasi dan perekonomian lokal? Kita harus mempertimbangkan dampaknya bagi mereka,” ungkapnya.
Sebagian besar masyarakat di sekitar Jembatan Mahakam memiliki mata pencaharian yang terikat dengan aktivitas di sungai.
Menurut Reza, jika akses ke jembatan terhambat, dampak ekonominya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, meningkatkan risiko kelaparan dan kesulitan hidup bagi mereka yang mengandalkan pekerjaan ini.
“Kita masih belum mengetahui berapa banyak Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang akan terpengaruh oleh penutupan jembatan. Kita tidak bisa bermain-main dengan nasib orang banyak,” lanjutnya.
Reza pun menyerukan kepada pemerintah provinsi untuk segera mengambil langkah-langkah konkret demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu mendengarkan aspirasi masyarakat dan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menemukan solusi yang tepat.” pungkasnya.
Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru terkait Jembatan Mahakam dan kebijakan dari pemerintah daerah dan pusat. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
